Tragedi Kelaparan di Tanah Kaya Sumber Daya

Namun, angka kemiskinan ekstrem di pulau Papua masih menjulang tinggi: Papua (7,26 persen), Papua Tengah (11,62 persen), Papua Selatan (3,98 persen), dan Papua Pegunungan (16,50 persen).

Jangan lupa juga, meski Papua sangat kaya-raya, angka stuntingnya mencapai 34,6 persen pada 2022. Artinya, 1 dari 3 anak Papua menderita stunting.

Mengapa kekayaan alam yang melimpah tak memberi kemakmuran terhadap rakyat Papua?
Pertama, pendekatan eksploitasi sumber daya alam yang bertumpu pada model ekstraktivisme, yaitu eksploitasi sumber daya alam untuk dijual dalam bentuk bahan mentah ke pasar global.

Ekstraktivisme mengandalkan akuisisi lahan berskala luas, mulai dari mengalihfungsikan kawasan hutan dan pertanian hingga perampasan tanah rakyat. Dalam banyak kasus, ekstraktivisme di Papua berarti penyingkiran dan marginalisasi warga asli.

Data Global Forest Watch menyebutkan, Papua kehilangan 641.400 hektare hutannya sepanjang 2001 hingga 2020. Dengan perincian, Provinsi Papua kehilangan 438.000 hektare hutan, sedangkan Papua barat kehilangan 203.000 hektare.

Yang terjadi, ekspansi ekonomi ekstraktif bukan hanya menyingkirkan orang Papua dari tanahnya, tetapi juga mengacaukan sistem pangan yang sudah diwarisi turun-temurun dan sebagian besar subisten.

Situasi ini diperparah isu penjajahan pangan atau gastronomi, yaitu gelontoran pangan impor/dari luar berkualitas rendah dan instan, seperti indomie dan minuman pemanis.

Di media sosial, gastrokolonial dirayakan ketika seorang anak Papua menukar hasil bumi dengan mie instan.

Kedua, ketergantungan pada ekstraktivisme, yang oleh ekonom Faisal Basri disebut “ekonomi yang mengandalkan otot ketimbang otak”, tidak peduli dengan pembangunan sumber daya manusia.

Angka buta huruf usia 15 tahun ke atas di Papua masih mencapai 18,81 persen pada 2022, merupakan yang tertinggi di Indonesia dan jauh dari rata-rata nasional yang hanya 3,65 persen pada tahun yang sama.

Angka partisipasi kasar di semua jenjang pendidikan di Papua merupakan yang terendah di Indonesia. Data dari akademisi Universitas Papua, Agus Sumule, sebanyak 407.546 warga Papua usia sekolah tidak melanjutkan pendidikan.

Ketiga, ekstraktivisme, yang melekat dengan perburuan rente dan kapitalisme kroni, melahirkan institusi politik yang rapuh dan korup.

Institusi yang rapuh dan korup tidak bisa diharapkan berfungsi efektif untuk melayani kepentingan rakyat Papua dan responsif terhadap isu-isu dari bawah.

Tentu saja, institusi yang rapuh dan korup juga menjadi biang masalah mengapa banyak persoalan rakyat Papua, seperti tragedi kelaparan yang berulang, kurang terespons dan terkelola dengan baik.

Situasi itu diperkeruh dengan pendekatan pemerintah pusat yang seakan meniru cara Hindia-Belanda: merangkul elite-elite lokal. Salah satu bentuknya: gelontoran dana yang sangat besar.