Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Singgung "Jalan Pintas" Gibran, Fahri Hamzah: Tak Ada Istilah "Melompat" untuk Jabatan yang Dipilih Rakyat

Kompas.com - 03/11/2023, 15:31 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah membantah jika putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka disebut melompat atau melewati jalan pintas untuk menjadi cawapres di Pilpres 2024.

Fahri lantas meminta PDI-P untuk menyudahi kekecewaan mereka buntut Gibran jadi cawapres Prabowo Subianto.

"Kekecewaan PDI-P harus dihentikan. Karena ini semua adalah akibat dari sistem politik yang kita desain sendiri. Jadi tidak bisa kita salahkan," ujar Fahri saat dimintai konfirmasi, Jumat (3/11/2023).

Baca juga: Gibran Harus Kejar Tingkat Kedikenalan Publik untuk Bantu Tingkatkan Elektabilitas Prabowo

Fahri menyampaikan, di dalam demokrasi, karier pejabat publik tidak bisa ditentukan oleh segelintir orang.

Sebab, pada dasarnya, yang memilih para calon yang maju ke kontestasi pemilu adalah rakyat Indonesia secara langsung.

"Jadi terminologi melompat itu tidak dikenal dalam jabatan yang dipilih rakyat atau yang sering disebut sebagai elected official," ujar dia.

Menurut Fahri, karier yang melompat itu hanya ada dalam birokrasi yang mengandung merit system, di mana ada seseorang yang tidak melalui sistem yang sudah ditetapkan oleh birokrasi itu sendiri, tetapi tiba-tiba bisa mendapat posisi di atas.

Dia menegaskan, jika orang yang menduduki suatu jabatan itu dipilih oleh rakyat, orang itu tidak bisa dikatakan melompat.

"Dalam jabatan yang dipilih rakyat, itu tidak ada istilah melompat," ucap Fahri.

Baca juga: Fahri Hamzah Duga Ada Pihak yang Marah karena Gibran Lepas dari Genggamannya

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto sebelumnya menyatakan, Presiden Soekarno dan Megawati Soekarnoputri bisa menjadi presiden Indonesia karena punya rekam jejak yang panjang, bukan lewat jalan pintas.

Hasto mencontohkan, sebelum menjadi seorang presiden, Bung Karno sudah berjuang sejak berusia 16 tahun hingga pernah keluar-masuk penjara.

"Akhirnya Bung Karno pun usianya muda terpilih sebagai presiden secara aklamasi karena rekam jejak yang panjang, bukan jalan pintas," kata Hasto di Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis (2/11/2023).

Menurut Hasto, putra-putri Bung Karno pun mengikuti proses yang sama, termasuk Megawati.


Ia mengatakan, Megawati terpanggil masuk dunia politik karena rakyat tidak bersuara pada masa Orde Baru yang otoriter dan kerap menempatkan rakyat sebagai musuh.

"Maka kemudian Ibu berjuang, dan kemudian Ibu juga menjadi ketua umum PDI saat itu melalui satu proses yang panjang," ujar Hasto.

Halaman:


Terkini Lainnya

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com