Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Kompas.com - 08/05/2024, 06:01 WIB
Novianti Setuningsih

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden (Wapres) RI terpilih, Gibran Rakabuming mengaku, telah menyiapkan peta jalan politik dan menentukan bakal ikut perahu yang mana sebagai kendaraan politik selanjutnya.

Namun, Gibran tidak membocorkan terkait arahnya. Dia hanya menekankan bahwa komunikasi politik terus dilakukan tidak hanya dengan Partai Golkar.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin mengatakan, Gibran memang butuh kendaraan politik setelah tidak diakui bagian dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Apalagi, jika hendak kembali maju dalam kontestasi di tahun 2029.

“Dia butuh partai, butuh kendaraan apalagi misalkan jadi calon presiden atau calon wakil presiden di Pemiliu 2029 nanti. Butuh parpol (partai politik), butuh koalisi bahkan hingga 20 persen (presidential threshold),” kata Ujang kepada Kompas.com, Selasa (7/5/2024).

Baca juga: Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Namun, Ujang berpandangan bahwa Gibran pasti akan mempertimbangan kenyamanan dan posisi sebelum menentukan bakal bergabung dengan partai politik tertentu. Sebab, dia adalah Wapres RI terpilih dan akan segera dilantik menjadi orang nomor dua di negeri ini.

"Jadi masuknya itu harus nyaman. Ada kenyamanan lalu di saat yang sama punya posisi yang pas yang terhormat gitu karena posisinya sebagai wapres yang akan dilantik,” ujar Ujang.

Lebih lanjut, Ujang mengatakan, Gibran membutuhkan daya tawar untuk mendapat posisi penting di partai politik tertentu.

Oleh karena itu, dia menyebut, akan lebih menguntungkan jika proses masuk partai politik baru itu dilakukan Gibran setelah resmi dilantik sebagai Wapres RI.

“Kalau power-nya ingin besar, ya setelah dia dilantik jadi wapres masuk partai. Sebab, dia punya power, punya kekuatan, punya legitimasi, punya pengaruh kalau sudah dilantik menjadi wapres. Kalau sekarang belum dilantik, belum punya power,” kata Ujang.

Namun, Ujang mengingatkan bahwa keputusan akhirnya tetap berada di tangan Gibran. Termasuk, ke mana akhirnya akan berlabuh.

Baca juga: Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Sebelumnya, Ujang mengatakan, Partai Golkar memiliki peluang lebih besar dipilih Gibran untuk saat ini. Sebab, partai berlambang pohon beringin itu juga sudah sangat terbuka menerima putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut.

Hanya saja, menurut Ujang, Gibran akan sulit jika mengincar kursi ketua umum Partai Golkar karena tidak memenuhi syarat. Lalu, apabila dipaksakan berpotensi menimbulkan resistensi dari para senior Golkar. Bahkan, kader partai tersebut di seluruh Indonesia.

Sebagai informasi, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih periode 2024-2029 bakal dilakukan pada 20 Oktober 2024.

Baca juga: Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Siap berlabuh ke parpol

Sebelumnya, Gibran mengaku telah menyiapkan road map atau peta jalan politik ke depan.

"Ya kita sudah menyiapkan road map ke depan. Arahnya ke mana, ikut perahunya siapa, sudah kita siapkan," kata Gibran, saat di KPU Kota Solo pada 2 Mei 2024.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Putusan Sela Kasus Hakim Agung Gazalba Dinilai Bentuk Pelemahan KPK

Putusan Sela Kasus Hakim Agung Gazalba Dinilai Bentuk Pelemahan KPK

Nasional
KPK Sita 13 Lahan Milik Terpidana Korupsi Pengadaan Helikopter AW-101

KPK Sita 13 Lahan Milik Terpidana Korupsi Pengadaan Helikopter AW-101

Nasional
Baleg Bantah Kebut Revisi UU Kementerian Negara hingga UU TNI untuk Kepentingan Pemerintahan Prabowo

Baleg Bantah Kebut Revisi UU Kementerian Negara hingga UU TNI untuk Kepentingan Pemerintahan Prabowo

Nasional
Gerindra Siapkan Keponakan Prabowo Maju Pilkada Jakarta

Gerindra Siapkan Keponakan Prabowo Maju Pilkada Jakarta

Nasional
Demokrat Beri 3 Catatan ke Pemerintah Terkait Program Tapera

Demokrat Beri 3 Catatan ke Pemerintah Terkait Program Tapera

Nasional
PKB Keluarkan Rekomendasi Nama Bakal Calon Gubernur pada Akhir Juli

PKB Keluarkan Rekomendasi Nama Bakal Calon Gubernur pada Akhir Juli

Nasional
PDI-P Hadapi Masa Sulit Dianggap Momen Puan dan Prananda Asah Diri buat Regenerasi

PDI-P Hadapi Masa Sulit Dianggap Momen Puan dan Prananda Asah Diri buat Regenerasi

Nasional
Risma Minta Lansia Penerima Bantuan Renovasi Rumah Tak Ditagih Biaya Listrik

Risma Minta Lansia Penerima Bantuan Renovasi Rumah Tak Ditagih Biaya Listrik

Nasional
Tak Bisa Selamanya Bergantung ke Megawati, PDI-P Mesti Mulai Proses Regenerasi

Tak Bisa Selamanya Bergantung ke Megawati, PDI-P Mesti Mulai Proses Regenerasi

Nasional
Fraksi PDI-P Bakal Komunikasi dengan Fraksi Lain untuk Tolak Revisi UU MK

Fraksi PDI-P Bakal Komunikasi dengan Fraksi Lain untuk Tolak Revisi UU MK

Nasional
Jaksa KPK Hadirkan Sahroni dan Indira Chunda Thita dalam Sidang SYL Pekan Depan

Jaksa KPK Hadirkan Sahroni dan Indira Chunda Thita dalam Sidang SYL Pekan Depan

Nasional
Ketua MPR Setuju Kementerian PUPR Dipisah di Kabinet Prabowo

Ketua MPR Setuju Kementerian PUPR Dipisah di Kabinet Prabowo

Nasional
Baznas Tegas Tolak Donasi Terkoneksi Israel, Dukung Boikot Global

Baznas Tegas Tolak Donasi Terkoneksi Israel, Dukung Boikot Global

Nasional
Kejagung Tegaskan Tak Ada Peningkatan Pengamanan Pasca Kasus Penguntitan Jampidsus

Kejagung Tegaskan Tak Ada Peningkatan Pengamanan Pasca Kasus Penguntitan Jampidsus

Nasional
Ahli Sebut Jaksa Agung Bukan 'Single Persecution' dalam Kasus Korupsi

Ahli Sebut Jaksa Agung Bukan "Single Persecution" dalam Kasus Korupsi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com