Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Gus Halim Paparkan 3 Keuntungan Negara jika Libatkan Desa untuk Kelola Data Sensus

Kompas.com - 03/11/2023, 09:51 WIB
Dwi NH,
A P Sari

Tim Redaksi

Meskipun banyak pihak pesimistis, Gus Halim yakin pembaruan data sebaiknya dikelola oleh desa itu sendiri jika berkaitan dengan desa.

“Usulan ini memang mendapat tanggapan berbeda dari sejumlah kalangan. Tapi kondisi ini sama seperti pada 2015 saat DD pertama kali digulirkan. Namun, terbukti desa bisa mengelola dana yang besar dan beri efek besar bagi pembangunan desa itu sendiri,” ucapnya.

Baca juga: Berpantun di Forum CEO, Jokowi: Supaya Pembangunan Maju Terus, Pinjam Dulu Seratus

Masalah orkestrasi dalam pembangunan di Indonesia

Selain data, Gus Halim mengatakan, urusan orkestrasi juga menjadi satu masalah penting dalam pembangunan di Indonesia.

Pasalnya, orkestrasi berperan dalam mengelola berbagai kegiatan yang berdekatan agar berjalan dengan baik sehingga diferensiasi antar satu kegiatan dengan yang lain bisa terpilah secara bagus.

"Orkestrasi menjadi salah satu kunci penting dalam percepatan pembangunan," kata Mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur (Jatim) itu.

Gus Halim pun mencontohkan program Bedah Rumah yang dikerjakan oleh sejumlah pihak, mulai dari pusat dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) hingga level kabupaten dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Baca juga: Majelis Hakim Minta Kejari Fakfak Segera Periksa Eks Bendahara APBD KPU Fakfak

Menurutnya, hal yang berbahaya itu adalah jika pembangunan ruang tamu menggunakan APBN dan kamar tidur memakai APBD. Gus Halim mengakui hal ini pernah ditemukan di sejumlah wilayah saat dirinya menjabat Ketua DPRD Jatim.

Terkait rakor pelaksanaan P3PD, ia menjelaskan bahwa kegiatan tersebut sangat penting agar terbangun sebuah kesepahaman ketika ada program yang beririsan di dalam satu program.

"Saya berharap pola kerja, pola pengawasan bisa menjadi referensi kegiatan yang lain sehingga menjadi sebuah paradigma dalam manajemen pembangunan yang membutuhkan diversifikasi tegas untuk program yang beririsan," kata Gus Halim.

Dengan pola tersebut, lanjutnya, pembangunan bisa dilakukan secara lebih efektif dan efisien.

 
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:


Terkini Lainnya

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Nasional
UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

Nasional
Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Nasional
Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Nasional
Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Nasional
UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

Nasional
Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Nasional
Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Nasional
Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Nasional
Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Nasional
Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com