Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Berpantun di Forum CEO, Jokowi: Supaya Pembangunan Maju Terus, Pinjam Dulu Seratus

Kompas.com - 02/11/2023, 15:05 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo melontarkan pantun saat memberikan sambutan pada acara "Kompas 100 CEO Forum 2023" yang digelar di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Kamis (2/11/2023).

Dalam pantun tersebut terselip gurauan Presiden soal "pinjam seratus" yang populer di kalangan masyarakat.

Mula-mula, Presiden Jokowi menyinggung soal kebiasaannya berpantun saat memberi sambutan ketika menghadiri acara di Kalimantan.

Baca juga: Bantah Intervensi Jokowi ke Airlangga, Golkar: Setiap Kebijakan Melalui Rapat Pleno...

Namun, dirinya mengakui sudah sering datang ke IKN tetapi belum pernah menyampaikan pantun.

Sehingga pada acara kali ini dirinya ingin berpantun.

"Dalam kesempatan yang baik ini saya mau berpantun dulu, boleh ya?," kata Jokowi yang disambut persetujuan para CEO.

"Ikan lohan, ikan gabus. Direndam dulu baru direbus. Supaya pembangunan maju terus, pinjam dulu seratus," ungkapnya.


Jokowi lantas menjelaskan yang dimaksud dengan seratus adalah adanya 100 orang CEO yang hadir pada Kamis ini.

"Bukan uang. Sedikit-sedikit uang, sedikit-sedikit duit. Dan memang ya bener juga duit itu perlu untuk membangun negara ini," lanjutnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara menyinggung soal pembangunan IKN yang tidak mungkin dikerjakan sendiri oleh pemerintah.

Sebab biaya yang diperlukan mencapai 33 miliar dollar Amerika Serikat (AS).

Sehingga menurut Jokowi pemerintah merancang skema 20 persen anggaran dari APBN dan 80 persen dari sektor swasta dalam membiayai pembangunan IKN.

Baca juga: Jokowi Diam-diam Bentuk Tim Pemindahan Ibu Kota 9 Tahun Lalu

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun menyebutkan saat ini sektor swasta sudah mulai memasukkan investasi di IKN. Hal tersebut terbukti dari dilakukannya groundbreaking berbagai proyek.

Meski demikian, menurut Jokowi pemerintah tetap memprioritaskan agar investor dalam negeri diprioritaskan terlebih dulu.

Sehingga pada investor swasta untuk masuk ke IKN saat ini ditahan terlebih dulu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

Nasional
Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

Nasional
Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Nasional
Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Nasional
Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Nasional
Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Nasional
KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com