Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Berpantun di Forum CEO, Jokowi: Supaya Pembangunan Maju Terus, Pinjam Dulu Seratus

Kompas.com - 02/11/2023, 15:05 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo melontarkan pantun saat memberikan sambutan pada acara "Kompas 100 CEO Forum 2023" yang digelar di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Kamis (2/11/2023).

Dalam pantun tersebut terselip gurauan Presiden soal "pinjam seratus" yang populer di kalangan masyarakat.

Mula-mula, Presiden Jokowi menyinggung soal kebiasaannya berpantun saat memberi sambutan ketika menghadiri acara di Kalimantan.

Baca juga: Bantah Intervensi Jokowi ke Airlangga, Golkar: Setiap Kebijakan Melalui Rapat Pleno...

Namun, dirinya mengakui sudah sering datang ke IKN tetapi belum pernah menyampaikan pantun.

Sehingga pada acara kali ini dirinya ingin berpantun.

"Dalam kesempatan yang baik ini saya mau berpantun dulu, boleh ya?," kata Jokowi yang disambut persetujuan para CEO.

"Ikan lohan, ikan gabus. Direndam dulu baru direbus. Supaya pembangunan maju terus, pinjam dulu seratus," ungkapnya.


Jokowi lantas menjelaskan yang dimaksud dengan seratus adalah adanya 100 orang CEO yang hadir pada Kamis ini.

"Bukan uang. Sedikit-sedikit uang, sedikit-sedikit duit. Dan memang ya bener juga duit itu perlu untuk membangun negara ini," lanjutnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara menyinggung soal pembangunan IKN yang tidak mungkin dikerjakan sendiri oleh pemerintah.

Sebab biaya yang diperlukan mencapai 33 miliar dollar Amerika Serikat (AS).

Sehingga menurut Jokowi pemerintah merancang skema 20 persen anggaran dari APBN dan 80 persen dari sektor swasta dalam membiayai pembangunan IKN.

Baca juga: Jokowi Diam-diam Bentuk Tim Pemindahan Ibu Kota 9 Tahun Lalu

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun menyebutkan saat ini sektor swasta sudah mulai memasukkan investasi di IKN. Hal tersebut terbukti dari dilakukannya groundbreaking berbagai proyek.

Meski demikian, menurut Jokowi pemerintah tetap memprioritaskan agar investor dalam negeri diprioritaskan terlebih dulu.

Sehingga pada investor swasta untuk masuk ke IKN saat ini ditahan terlebih dulu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Golkar Sebut Sekar Tandjung Tetap Maju Pilkada Solo meski Disiapkan jadi Cawagub Sumut

Golkar Sebut Sekar Tandjung Tetap Maju Pilkada Solo meski Disiapkan jadi Cawagub Sumut

Nasional
Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot, PAN: Kami Tak Bisa Memaksakan

Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot, PAN: Kami Tak Bisa Memaksakan

Nasional
Bamsoet Tak Hadir, Sidang MKD soal 'Klaim Semua Parpol Sepakat Amendemen' Tetap Berjalan

Bamsoet Tak Hadir, Sidang MKD soal "Klaim Semua Parpol Sepakat Amendemen" Tetap Berjalan

Nasional
Jaga Kualitas dan Mutu, Pemerintah Bakal Batasi Eksportir Daun Kratom

Jaga Kualitas dan Mutu, Pemerintah Bakal Batasi Eksportir Daun Kratom

Nasional
Tanggapi Golkar soal Ridwan Kamil Merosot di Jakarta, Gerindra: Survei Selalu Tak Tepat

Tanggapi Golkar soal Ridwan Kamil Merosot di Jakarta, Gerindra: Survei Selalu Tak Tepat

Nasional
MKD Bakal Panggil Bamsoet Lagi, Langsung Bacakan Putusan

MKD Bakal Panggil Bamsoet Lagi, Langsung Bacakan Putusan

Nasional
KPK: Uang Suap Kasus DJKA dari Penggelembungan Anggaran Proyek Jalur Kereta

KPK: Uang Suap Kasus DJKA dari Penggelembungan Anggaran Proyek Jalur Kereta

Nasional
Golkar Masih Bahas Pencalonan RK di Pilkada, Pantau Terus Elektabilitas

Golkar Masih Bahas Pencalonan RK di Pilkada, Pantau Terus Elektabilitas

Nasional
Tangani Aduan Kasus 'Vina Cirebon', Komnas HAM Mintai Keterangan 27 Orang Saksi Termasuk Liga Akbar

Tangani Aduan Kasus "Vina Cirebon", Komnas HAM Mintai Keterangan 27 Orang Saksi Termasuk Liga Akbar

Nasional
Judi 'Online' Mesti Diperangi supaya Tak Mengancam 'Indonesia Emas'

Judi "Online" Mesti Diperangi supaya Tak Mengancam "Indonesia Emas"

Nasional
Polri Klaim Bakal Tindak Tegas Anggotanya yang Terlibat Judi 'Online'

Polri Klaim Bakal Tindak Tegas Anggotanya yang Terlibat Judi "Online"

Nasional
Upaya Perangi Judi 'Online' Bisa Efektif jika Penegak Hukum Bersih

Upaya Perangi Judi "Online" Bisa Efektif jika Penegak Hukum Bersih

Nasional
KPK Diminta Selidiki Pihak yang Bantu Pelarian Harun Masiku

KPK Diminta Selidiki Pihak yang Bantu Pelarian Harun Masiku

Nasional
Pemerintah Diminta Berdayakan Keluarga Cegah Praktik Judi 'Online'

Pemerintah Diminta Berdayakan Keluarga Cegah Praktik Judi "Online"

Nasional
Menko Polhukam Sebut Transaksi Judi 'Online' di Kalangan Menengah Atas Capai Rp 40 Miliar

Menko Polhukam Sebut Transaksi Judi "Online" di Kalangan Menengah Atas Capai Rp 40 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com