Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kubu Prabowo-Gibran Sebut Ada Hal Lebih Penting Dibandingkan Penyelesaian Kasus HAM Masa Lalu

Kompas.com - 02/11/2023, 17:31 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron memberi penjelasan mengapa penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu tak tercantum dalam dokumen visi misi capres dan cawapres Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Ia beralasan, ada hal-hal baru yang lebih penting untuk dimasukkan ke dalam dokumen visi misi Prabowo-Gibran.

"Semuanya penting. Tapi ada sesuatu yang baru, yang ini harus juga diangkat menjadi hal yang penting, dengan tetap melanjutkan hal-hal penting yang sudah berjalan saat ini," kata Herman saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (2/11/2023).

Baca juga: Hanya Prabowo-Gibran yang Tak Janjikan Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu

Ia mencontohkan mengenai masalah krisis pangan, yang akhir-akhir ini menjadi perhatian berbagai negara di dunia. 

Selain itu, dia juga menyebut bahwa penyusunan visi misi Prabowo-Gibran banyak mempertimbangkan masukan dari kalangan milenial dan generasi Z.

Harapan mereka dipertimbangkan lantaran mayoritas pemilih di Pemilu 2024 merupakan anak muda.

"Nah oleh karenanya visi dan misi ini menampilkan sesuatu yang baru, pangan misalkan. Dalam situasi pangan dunia yang sekarang begitu memiliki potensi masalah ke depan ini jadi skala prioritas," imbuhnya.

Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (2/11/2023). KOMPAS.com/ADHYASTA DIRGANTARA Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (2/11/2023).

Selain itu, Herman juga beralasan bahwa penyelesaian kasus HAM masa lalu sesungguhnya sudah menjadi skala prioritas pemerintah saat ini, sehingga otomatis akan dilanjutkan oleh Prabowo-Gibran tanpa harus dicantumkan pada visi misi.

Bahkan, kata dia, kasus HAM di masa lalu sebenarnya sudah diproses sejak zaman Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Enggak, ini kan sudah jadi skala prioritas, sudah berjalan. Ya semuanya skala prioritas," ujar Herman.

"Artinya kan hal-hal yang untuk dilanjutkan ya dilanjutkan. Apa yang ditampilkan dalam visi misi itu memang sesuatu hal yang ini menjadi harapan dan keinginan rakyat saat ini. Itu bukan hanya mencantumkan keinginan capres dan cawapres. Itu adalah keinginan rakyat," sambungnya.

Baca juga: Prabowo-Gibran Tak Janjikan Penyelesaian Kasus HAM Masa Lalu, Aktivis HAM Singgung soal Rekam Jejak

 

Penelusuran Kompas.com, hanya pasangan bakal capres-cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang tidak mencantumkan program penyelesaian kasus HAM dalam visi-misinya.

Dalam misi terkait HAM, Prabowo-Gibran hanya menjanjikan perlindungan HAM untuk warga negara dan menghapus praktik diskriminasi.

Keduanya juga membuat program kebijakan inklusif, menjamin pemenuhan hak dasar masyarakat dan kelompok rentan hingga perlindungan untuk tenaga kerja.

Sedangkan pasangan calon lainnya, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, berkomitmen menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu secara adil.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com