Kubu Prabowo-Gibran Sebut Ada Hal Lebih Penting Dibandingkan Penyelesaian Kasus HAM Masa Lalu

Terutama, terhadap pelanggaran HAM yang jadi beban peradaban bangsa.

Pasangan calon dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) juga berkomitmen menuntaskan kasus pelanggaran HAM dalam visi misinya.

Tidak hanya itu, Anies-Cak Imin juga mendorong pemulihan sosial ekonomi korban pelanggaran HAM dan menguatkan lembaga HAM Nasional.

Baca juga: Kontras: Prabowo-Gibran Tak Berpikir Negara Berkewajiban Menuntaskan Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

Aktivis HAM Usman Hamid pun menyinggung rekam jejak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, yang tak mencantumkan program penyelesaian kasus HAM di visi misinya.

Usman Hamid mengatakan, penting untuk melihat kiprah para bakal capres-cawapres selama menjadi pejabat dan politikus.

"Adakah dari mereka yang selama ini terlihat gigih memperjuangkan penyelesaian kasus-kasus HAM berat masa lalu atau malah berdiam diri atas terjadinya pelanggaran HAM atau malah justru terlibat dalam pelanggaran-pelanggaran HAM berat masa lalu?" ujar Usman melalui pesan singkat, Rabu (1/11/2023).

Menurut dia, rekam jejak tersebut penting ditelaah karena kasus pelanggaran HAM khususnya pelanggaran HAM berat masa lalu harus dituntaskan.

Sekretaris Tim Pencari Fakta (TPF) kasus pembunuhan Munir ini mengatakan, penuntasan kasus HAM harus dilakukan secara hukum untuk memberikan keadilan bagi para korban yang kehilangan haknya di masa lalu.

"Hal itu juga penting karena menyangkut moralitas kolektif masyarakat bangsa di masa depan. Bangsa ini memerlukan masa depan baru, dalam arti berpijak pada sejarah pelanggaran HAM masa lalu yang jujur mengakui sisi kelamnya. Hal ini pula yang bisa mencegah pelanggaran HAM berat terulang di masa depan," kata Usman Hamid.

Baca juga: Jawaban Kaesang soal Tak Ada Penyelesaian HAM Berat Masa Lalu di Visi Misi Prabowo-Gibran

Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia ini juga menyebut bahwa kasus pelanggaran HAM sangat mungkin terjadi berulang.

"Maka ini yang harus dituntut oleh para capres dan cawapres, apa komitmen-komitmen spesifik mereka untuk menjamin agar pelanggaran HAM masa lalu tidak terulang di masa depan. Itu yang menjadi kunci," ujar Usman.