Kubu Prabowo-Gibran Sebut Ada Hal Lebih Penting Dibandingkan Penyelesaian Kasus HAM Masa Lalu

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron memberi penjelasan mengapa penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu tak tercantum dalam dokumen visi misi capres dan cawapres Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Ia beralasan, ada hal-hal baru yang lebih penting untuk dimasukkan ke dalam dokumen visi misi Prabowo-Gibran.

"Semuanya penting. Tapi ada sesuatu yang baru, yang ini harus juga diangkat menjadi hal yang penting, dengan tetap melanjutkan hal-hal penting yang sudah berjalan saat ini," kata Herman saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (2/11/2023).

Ia mencontohkan mengenai masalah krisis pangan, yang akhir-akhir ini menjadi perhatian berbagai negara di dunia. 

Selain itu, dia juga menyebut bahwa penyusunan visi misi Prabowo-Gibran banyak mempertimbangkan masukan dari kalangan milenial dan generasi Z.

Harapan mereka dipertimbangkan lantaran mayoritas pemilih di Pemilu 2024 merupakan anak muda.

"Nah oleh karenanya visi dan misi ini menampilkan sesuatu yang baru, pangan misalkan. Dalam situasi pangan dunia yang sekarang begitu memiliki potensi masalah ke depan ini jadi skala prioritas," imbuhnya.

Selain itu, Herman juga beralasan bahwa penyelesaian kasus HAM masa lalu sesungguhnya sudah menjadi skala prioritas pemerintah saat ini, sehingga otomatis akan dilanjutkan oleh Prabowo-Gibran tanpa harus dicantumkan pada visi misi.

Bahkan, kata dia, kasus HAM di masa lalu sebenarnya sudah diproses sejak zaman Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Enggak, ini kan sudah jadi skala prioritas, sudah berjalan. Ya semuanya skala prioritas," ujar Herman.

"Artinya kan hal-hal yang untuk dilanjutkan ya dilanjutkan. Apa yang ditampilkan dalam visi misi itu memang sesuatu hal yang ini menjadi harapan dan keinginan rakyat saat ini. Itu bukan hanya mencantumkan keinginan capres dan cawapres. Itu adalah keinginan rakyat," sambungnya.

Penelusuran Kompas.com, hanya pasangan bakal capres-cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang tidak mencantumkan program penyelesaian kasus HAM dalam visi-misinya.

Dalam misi terkait HAM, Prabowo-Gibran hanya menjanjikan perlindungan HAM untuk warga negara dan menghapus praktik diskriminasi.

Keduanya juga membuat program kebijakan inklusif, menjamin pemenuhan hak dasar masyarakat dan kelompok rentan hingga perlindungan untuk tenaga kerja.

Sedangkan pasangan calon lainnya, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, berkomitmen menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu secara adil.

Terutama, terhadap pelanggaran HAM yang jadi beban peradaban bangsa.

Pasangan calon dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) juga berkomitmen menuntaskan kasus pelanggaran HAM dalam visi misinya.

Tidak hanya itu, Anies-Cak Imin juga mendorong pemulihan sosial ekonomi korban pelanggaran HAM dan menguatkan lembaga HAM Nasional.

Aktivis HAM Usman Hamid pun menyinggung rekam jejak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, yang tak mencantumkan program penyelesaian kasus HAM di visi misinya.

Usman Hamid mengatakan, penting untuk melihat kiprah para bakal capres-cawapres selama menjadi pejabat dan politikus.

"Adakah dari mereka yang selama ini terlihat gigih memperjuangkan penyelesaian kasus-kasus HAM berat masa lalu atau malah berdiam diri atas terjadinya pelanggaran HAM atau malah justru terlibat dalam pelanggaran-pelanggaran HAM berat masa lalu?" ujar Usman melalui pesan singkat, Rabu (1/11/2023).

Menurut dia, rekam jejak tersebut penting ditelaah karena kasus pelanggaran HAM khususnya pelanggaran HAM berat masa lalu harus dituntaskan.

Sekretaris Tim Pencari Fakta (TPF) kasus pembunuhan Munir ini mengatakan, penuntasan kasus HAM harus dilakukan secara hukum untuk memberikan keadilan bagi para korban yang kehilangan haknya di masa lalu.

"Hal itu juga penting karena menyangkut moralitas kolektif masyarakat bangsa di masa depan. Bangsa ini memerlukan masa depan baru, dalam arti berpijak pada sejarah pelanggaran HAM masa lalu yang jujur mengakui sisi kelamnya. Hal ini pula yang bisa mencegah pelanggaran HAM berat terulang di masa depan," kata Usman Hamid.

Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia ini juga menyebut bahwa kasus pelanggaran HAM sangat mungkin terjadi berulang.

"Maka ini yang harus dituntut oleh para capres dan cawapres, apa komitmen-komitmen spesifik mereka untuk menjamin agar pelanggaran HAM masa lalu tidak terulang di masa depan. Itu yang menjadi kunci," ujar Usman.