Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Diam-diam Bentuk Tim Pemindahan Ibu Kota 9 Tahun Lalu

Kompas.com - 02/11/2023, 14:49 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara sudah dipersiapkannya sejak sembilan tahun lalu.

Persiapan tersebut dilakukannya dengan membentuk tim secara diam-diam.

"Sembilan tahun yang lalu secara diam-diam saya bentuk tim untuk melihat kembali gagasan-gagasan yang telah dilakukan oleh presiden pertama, kedua dan selanjutnya," ujar Jokowi saat memberi sambutan pada groundbreaking pembangunan Kompleks Bank Indonesia di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, sebagaimana dilansir YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (2/11/2023).

Baca juga: Jokowi Jelaskan Berbagai Fasilitas di IKN, Ada RS, Sekolah, Hotel hingga Pusat Perbelanjaan

"Dan akhirnya setelah enam tahun studi, berkalkulasi dan berhitung kemudian kita memiliki beberapa opsi. Beberapa pilihan dan akhirnya terakhir kita putuskan ibu kota kita yang baru, ibu kota negara adalah Nusantara," jelasnya.

Presiden pun melanjutkan, ada sejumlah pertimbangan untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke IKN. Pertama, saat ini penduduk Indonesia sudah mencapai 278 juta jiwa.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 56 persen hidup di Pulau Jawa. Padahal, kata Jokowi, Indonesia terdiri dari 17.000 pulau.

Pertimbangan kedua, yakni perputaran ekonomi yang juga masih terkonsentrasi di Pulau Jawa.

Yang mana sekitar 57-58 produk domestik bruto (PDB) ekonomi berputar di Jawa.

Baca juga: Jokowi Tegaskan Keseriusan Pembangunan IKN sebagai Kota Hijau

"Lebih terutama lagi di Jakarta sehingga beban Pulau Jawa, beban Jakarta itu memang sudah di luar kapasitas yang dimiliki," tutur Jokowi.

Sehingga menurut Jokowi perlu adanya pemerataan pembangunan, ekonomi dan infrastruktur.

"Oleh sebab itu sejak Presiden pertama Bung Karno sudah memiliki gagasan dan rencana untuk pindah, memindahkan ibu kota. Pak Harto juga sama ingin memindahkan ibu kota dari Jakarta," tambah Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com