Denny Indrayana Sebut Tak Perlu "Reshuffle" Seluruh Hakim Konstitusi, Cukup Berhentikan Anwar Usman

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelapor dugaan pelanggaran etik hakim konstitusi, Denny Indrayana mengatakan, tak perlu ada reshuffle atau perombakan komposisi hakim konstitusi karena perkara putusan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) yang melanggengkan putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, ikut dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Sebab, menurut Denny, hakim konstitusi yang melanggar etik hanya satu orang yaitu ipar Jokowi yang juga Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman.

Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) ini mengatakan, Anwar Usman tidak hanya diganti, tapi juga harus dijatuhi hukuman paling berat yaitu pemberhentian dengan tidak hormat.

"Yang perlu didorong adalah, satu sanksi etik seberat-beratnya kepada pelaku pelanggar etik dalam hal ini adalah Anwar Usman. Jadi, kalau sanksi seberat-beratnya adalah pemberhentian dengan tidak hormat," ujar Denny Indrayana kepada Kompas.com melalui pesan suara, Rabu (1/11/2023).

Baca juga: Setuju Ubah Batas Usia Capres-Cawapres, Hakim MK Bantah Dilobi Anwar Usman

Selain itu, Denny mengungkapkan, untuk mengembalikan kepercayaan MK di tengah masyarakat harus dengan koreksi putusan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia minimal capres-cawapres.

"Jadi putusannya musti dinyatakan tidak sah karena lahir dari situasi pelanggaran etik dan kejahatan yang terorganisir dan terencana, apa yang saya sebut clan and organize crime itu," kata Denny Indrayana.

"Dengan dua itu, menurut saya, yang paling merusak ini adalah kehadiran ketua yang disebut tidak mengerti etika, mundur dalam perkara terkait keluarganya. Kalau dua ini terpenuhi, maka yang saya tidak terlalu perlu ada mundurnya delapan hakim konstitusi yang lain," ujarnya lagi.

Sebelumnya, wacana reshuffle seluruh Hakim MK dilontarkan Mantan Ketua MK Arief Hidayat.

"Dalam benak saya, terakhir-terakhir ini mengatakan, sepertinya kok Mahkamah Konstitusi sembilan-sembilan hakimnya kok harus di-reshuffle. Sampai pada titik itu," kata Arief ketika dikonfirmasi Kompas.com pada Senin (30/10/2023).

Baca juga: MKMK Temukan Dugaan Anwar Usman Bohong soal Alasan Tak Ikut Rapat Putusan 3 Perkara Usia Capres-Cawapres

Hakim konsitusi aktif itu menyampaikan, hal ini berkaitan dengan marwah lembaga yang seharusnya bertugas mengawal konstitusi itu, yang kini dianggap ada di titik nadir.

"Karena kebuntuan saya, bagaimana harus menjaga marwah ini. Dalam hati saya mengatakan itu (perlu reshuffle)," ujar Arief Hidayat.

Ia mengaku khawatir MK saat ini tidak bisa melalui berbagai kritik publik akibat putusan yang dianggap sarat konflik kepentingan tersebut.

Padahal, MK nantinya akan bertugas mengadili sengketa atau perselisihan hasil pemilihan umum (pemilu).

"Apa iya ya, kita mampu pulih. Kalau tidak mampu pulih, apa kita memang bersembilan memang harus di-reshuffle," kata Arief.

Baca juga: Anwar Usman Jawab Hakim Arief Hidayat soal Usul Reshuffle Majelis Hakim MK

Ia lantas mengaku siap dan berharap delapan hakim konstitusi lainnya juga miliki kesiapan untuk di-reshuffle.

Apalagi, MK didirikan 20 tahun lalu sebagai amanat reformasi yang menginginkan Indonesia terbebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

"Kalau ini keinginan bangsa Indonesia untuk me-reshuffle, bagi saya, ya saya kira tidak apa-apa," ujar Arief Hidayat.

Sebagaimana diberitakan, lewat putusan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023, MK membolehkan seseorang yang belum berusia 40 tahun mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden selama berpengalaman menjadi kepala daerah atau jabatan lain yang dipilih melalui pemilihan umum.

Kemudian, atas dasar putusan MK itu diketahui bahwa Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka bisa mengikuti Pilpres 2024 walaupun usianya belum mencapai 40 tahun.

Baca juga: MKMK Temukan Dugaan Anwar Usman Bohong soal Alasan Tak Ikut Rapat Putusan 3 Perkara Usia Capres-Cawapres