Denny Indrayana Sebut Tak Perlu "Reshuffle" Seluruh Hakim Konstitusi, Cukup Berhentikan Anwar Usman

Sebab, menurut Denny, hakim konstitusi yang melanggar etik hanya satu orang yaitu ipar Jokowi yang juga Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman.

Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) ini mengatakan, Anwar Usman tidak hanya diganti, tapi juga harus dijatuhi hukuman paling berat yaitu pemberhentian dengan tidak hormat.

"Yang perlu didorong adalah, satu sanksi etik seberat-beratnya kepada pelaku pelanggar etik dalam hal ini adalah Anwar Usman. Jadi, kalau sanksi seberat-beratnya adalah pemberhentian dengan tidak hormat," ujar Denny Indrayana kepada Kompas.com melalui pesan suara, Rabu (1/11/2023).

Selain itu, Denny mengungkapkan, untuk mengembalikan kepercayaan MK di tengah masyarakat harus dengan koreksi putusan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia minimal capres-cawapres.

"Jadi putusannya musti dinyatakan tidak sah karena lahir dari situasi pelanggaran etik dan kejahatan yang terorganisir dan terencana, apa yang saya sebut clan and organize crime itu," kata Denny Indrayana.

"Dengan dua itu, menurut saya, yang paling merusak ini adalah kehadiran ketua yang disebut tidak mengerti etika, mundur dalam perkara terkait keluarganya. Kalau dua ini terpenuhi, maka yang saya tidak terlalu perlu ada mundurnya delapan hakim konstitusi yang lain," ujarnya lagi.

"Dalam benak saya, terakhir-terakhir ini mengatakan, sepertinya kok Mahkamah Konstitusi sembilan-sembilan hakimnya kok harus di-reshuffle. Sampai pada titik itu," kata Arief ketika dikonfirmasi Kompas.com pada Senin (30/10/2023).

Hakim konsitusi aktif itu menyampaikan, hal ini berkaitan dengan marwah lembaga yang seharusnya bertugas mengawal konstitusi itu, yang kini dianggap ada di titik nadir.

"Karena kebuntuan saya, bagaimana harus menjaga marwah ini. Dalam hati saya mengatakan itu (perlu reshuffle)," ujar Arief Hidayat.

Ia mengaku khawatir MK saat ini tidak bisa melalui berbagai kritik publik akibat putusan yang dianggap sarat konflik kepentingan tersebut.

Padahal, MK nantinya akan bertugas mengadili sengketa atau perselisihan hasil pemilihan umum (pemilu).

"Apa iya ya, kita mampu pulih. Kalau tidak mampu pulih, apa kita memang bersembilan memang harus di-reshuffle," kata Arief.

Apalagi, MK didirikan 20 tahun lalu sebagai amanat reformasi yang menginginkan Indonesia terbebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

"Kalau ini keinginan bangsa Indonesia untuk me-reshuffle, bagi saya, ya saya kira tidak apa-apa," ujar Arief Hidayat.

Sebagaimana diberitakan, lewat putusan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023, MK membolehkan seseorang yang belum berusia 40 tahun mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden selama berpengalaman menjadi kepala daerah atau jabatan lain yang dipilih melalui pemilihan umum.

Kemudian, atas dasar putusan MK itu diketahui bahwa Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka bisa mengikuti Pilpres 2024 walaupun usianya belum mencapai 40 tahun.