Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menlu Retno Serukan PBB Segera Ambil Langkah untuk Gencatan Senjata di Gaza

Kompas.com - 25/10/2023, 20:27 WIB
Fika Nurul Ulya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno L. P. Marsudi menyerukan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk segera mengambil langkah gencatan senjata dalam konflik Israel-Palestina.

Seruan ini menyusul masih berlangsungnya konflik antara Palestina dan Israel. Retno mempertanyakan kapan DK PBB akan menghentikan perang di Jalur Gaza saat ribuan korban sudah berjatuhan.

Adapun seruan mengambil langkah gencatan senjata merupakan salah satu dari tiga poin yang diminta Indonesia dalam debat terbuka atau High-Level Open Debate DK PBB di New York, Selasa (24/10/2023) waktu setempat.

Baca juga: Ketua BKASP DPR Minta Komunitas Internasional Desak Israel Akhiri Pendudukan dan Blokade di Gaza

"Indonesia menyerukan Dewan (Keamanan PBB) pada tiga poin. Pertama, seruan terpadu untuk segera melakukan gencatan senjata," kata Retno dalam debat terbuka itu.

Retno menyampaikan, gencatan senjata diperlukan lantaran suara peluru dan roket yang terus dijatuhkan sangat memekakkan telinga.

Dukungan menyeluruh yang diberikan kepada satu pihak dalam konflik Israel-Palestina sejauh ini justru telah menyebabkan penggunaan kekuatan yang tidak proporsional.

Sekaligus, kata Retno, melanggar hukum humaniter internasional.

"Merupakan kewajiban kita bersama mengakhiri siklus kekerasan sebelum meningkat menjadi bencana regional dan global," beber dia.

Permintaan kedua adalah memprioritaskan akses bantuan kemanusiaan. Pasalnya, lebih dari dua juta orang di Jalur Gaza menggantungkan hidup dari bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar.


Sayangnya sejauh ini, pengiriman bantuan sebagian besar tidak dapat bergerak dan selalu berada dalam bahaya baku tembak.

"Dewan Keamanan (PBB) harus segera mendesak agar akses kemanusiaan aman dan tanpa hambatan serta penghormatan terhadap hukum humaniter," ucap Retno.

Permintaan ketiga, mengembalikan kemanusiaan ke DK PBB. Retno meminta DK PBB memanfaatkan kekuatan besar yang telah dimiliki agar jalan yang ditempuh lebih manusiawi.

Menurut Retno, Palestina berhak mendapatkan hak dan perlakuan yang sama.

"Kita semua adalah manusia. Kita semua berhak memiliki rumah. Kita harus menolak perpindahan warga Palestina. Dewan Keamanan mempunyai kekuasaan yang besar, dan dengan kekuasaan yang besar terdapat pula tanggung jawab yang besar untuk mengatasi situasi saat ini di Gaza," tandas Retno.

Baca juga: Pertanyakan Sikap DK PBB, Menlu Retno: Kapan Anda Hentikan Perang di Gaza?

Sebagai informasi, konflik antara Israel dan Palestina memanas, usai Hamas meluncurkan 5.000 roket dan serangan dengan pasukan darat.

Israel lantas menyatakan perang terbuka usai serangan Hamas, dengan melakukan serangan balik ke Jalur Gaza akibat serangan tersebut.

Hingga saat ini, Israel masih menggempur Jalur Gaza. Ribuan masyarakat sipil pun berjatuhan menjadi korban jiwa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com