Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pertanyakan Sikap DK PBB, Menlu Retno: Kapan Anda Hentikan Perang di Gaza?

Kompas.com - 25/10/2023, 20:13 WIB
Fika Nurul Ulya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno L. P. Marsudi mempertanyakan sikap dan tanggung jawab Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai penghentian perang dan menjaga perdamaian dunia.

Langkah Retno ini menyusul masih berlangsungnya konflik antara kelompok Hamas dan Israel.

Retno mempertanyakan kapan DK PBB akan menghentikan perang di Jalur Gaza saat ribuan korban sudah berjatuhan.

"Saya datang ke sini untuk bertanya kepada Dewan. Bagaimana Anda akan menjalankan tanggung jawab Anda? Kapan Anda akan menghentikan perang di Gaza?" tanya Retno dalam High-Level Open Debate DK PBB di New York, Selasa (24/10/2023) waktu setempat.

Baca juga: Ketua BKASP DPR Minta Komunitas Internasional Desak Israel Akhiri Pendudukan dan Blokade di Gaza

Dalam debat terbuka tersebut, Retno mengingatkan bahwa DK PBB mempunyai tanggung jawab besar untuk menjaga perdamaian dan keamanan, bukan untuk memperpanjang perang.

Begitu pula tidak untuk mendukung pihak mana pun untuk melanjutkan perang.


Indonesia, kata Retno, mengutuk agresi militer terhadap warga sipil oleh Israel di Gaza. Menurut Retno, agresi yang memakan korban jiwa tersebut merupakan bencana kemanusiaan.

Terlebih, Israel menyerang rumah sakit dan tempat keagamaan. Kemudian, memblokir akses listrik, air, bahan bakar, dan menggusur penduduk Jalur Gaza. Pada saat yang sama, sandera sipil juga ditahan sehingga hidup mereka berada dalam bahaya kritis.

"Kita sedang melihat bencana kemanusiaan. Kejahatan terhadap kemanusiaan sedang terjadi saat ini. Apakah kita akan diam saja?" ucap Retno.

Menurut Retno, DK PBB perlu menciptakan gencatan senjata, membuka akses bantuan kemanusiaan, menyerukan pembebasan segera warga sipil, serta menghentikan pendudukan ilegal Israel.

Baca juga: Jokowi Sebut Konflik Hamas-Israel Bisa Buat Harga Minyak Dunia Melonjak

"Saya harus mengulanginya, hentikan pendudukan ilegal Israel," tegas Retno.

Sebagai informasi, konflik antara Israel dan Palestina memanas, usai Hamas meluncurkan 5.000 roket dan serangan dengan pasukan darat.

Israel lantas menyatakan perang terbuka usai serangan Hamas, dengan melakukan serangan balik ke Jalur Gaza akibat serangan tersebut.

Hingga saat ini, Israel masih menggempur Jalur Gaza. Ribuan masyarakat sipil pun berjatuhan menjadi korban jiwa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com