Jokowi Gratiskan Pajak Beli Rumah di Bawah Rp 2 Miliar, PDI-P: Tidak Selesaikan Masalah Pokok Rakyat

Sebab, menurut Said, penyaluran bansos, baik yang tunai dan nontunai, harus dilakukan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat jumlah agar bisa menolong rakyat miskin.

Baca juga: Pemerintah Bakal Bagi-bagi Bansos Beras 10 Kg dan Uang Rp 400.000 di Akhir 2023

Namun, kata dia, penebalan bansos justru baru dijalankan pada November 2023.

“Kedua, memastikan ketersediaan pasokan pangan rakyat minimal bisa mencukupi untuk kebutuhan enam bulan ke depan,” ujar Said.

Utamanya, lanjut dia, pasokan pangan dengan komoditas yang dipenuhi dari kegiatan impor, seperti beras, jagung, kedelai, gula, daging, minyak bumi.

Ketiga, pelaksanaan kebijakan impor pangan dan minyak bumi harus melalui badan usaha milik negara (BUMN) untuk menghindari konflik kepentingan.

Baca juga: Wamen BUMN Rosan Roeslani Jadi Ketua Tim Kampanye Prabowo-Gibran

“Apalagi perburuan renten menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 semakin banyak. Kita harus buat Pemilu 2024 fair dan adil buat semua kontestan, sekaligus memperkuat peran BUMN,” imbuh Said.

Keempat, lanjutnya, memastikan kesiapan BUMN sebagai pelaku impor. BUMN harus memiliki pencadangan dollar AS atau mata uang internasional lainnya untuk mengurangi selisih kurs tinggi terhadap mata uang asing.

Kelima, memastikan kembali kesiapan berbagai program infrastruktur. Utamanya, infrastruktur yang sudah dianggarkan senilai triliunan rupiah agar bisa menopang kebutuhan rakyat serta mencukupi kebutuhan pangan dan energi secara mandiri.

Terakhir, penggunaan Surat Berharga Negara (SBN) sebagai penjaminan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

Baca juga: SRBI, Amunisi Baru BI yang Direspons Baik Pasar

Seperti diketahui, Bank Indonesia (BI) telah menggulirkan SRBI sebagai instrumen operasi moneter yang menggunakan underlying aset SBN. Secara substansi tidak berbeda dengan Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

“Penggunaan SBN sebagai penjaminan SRBI harus hati-hati digunakan oleh BI dalam operasi moneter untuk pengendalian tekanan dollar AS terhadap rupiah. Apalagi, sejak awal kita mengetahui kebijakan suku bunga tinggi yang dilakukan The Fed akan berlangsung lama dan panjang,” tutur Said.

Menurutnya, mitigasi risiko terhadap APBN perlu diperhitungkan, termasuk kemampuan BI dalam menggunakan SRBI untuk menahan tekanan eksternal.