Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Restui Gibran Jadi Cawapres Prabowo, Nasdem: Sejauh Tak Melanggar Hukum, Sah

Kompas.com - 23/10/2023, 21:50 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya menilai, Presiden Joko Widodo tak melanggar apapun usai merestui putranya, Gibran Rakabuming Raka, menjadi bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, sepanjang tidak ada aturan hukum yang dilanggar di dalam proses kontestasi elektoral, maka hal itu sah dilakukan.

“Sejauh aturan main yang ada, tidak ada yang terlanggar atau dilanggar berarti itu sah hukumnya. Bicara yang lain-lain itu bicara selera saja,” ujar Willy di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Senin (23/10/2023) malam.

Baca juga: Nasdem Ungkap Isi Pertemuan Surya Paloh dan Jokowi 13 Oktober Lalu

Meskipun demikian, soal sikap publik kepada Presiden Jokowi, ia menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat.

Pasalnya, belakangan muncul banyak kritik pada Jokowi yang dianggap melakukan politik dinasti setelah mendorong Gibran menjadi bacawapres.

“Tapi, setidak-tidaknya kita adalah negara hukum, kalau tidak ada yang tercederai, tidak ada yang dilangkahi, artinya apa? Artinya itu sah, boleh,” sebut dia.

Terakhir, Willy yakin bahwa pada akhirnya yang akan menentukan presiden dan wakil presiden ke depan adalah rakyat.

Baca juga: Gibran Tak Datang Deklarasi Cawapres Prabowo, Diduga buat Tekan Gejolak Jokowi dan PDI-P

Maka, ia merasa tak perlu ada yang dikhawatirkan dengan sikap Jokowi merestui langkah politik Gibran.

“Hukum demokrasi itu sejauh ini vox populi vox dei, daulat rakyat lah yang berkehendak dalam setiap kontestasi,” imbuh dia.

Diketahui Jokowi menyatakan telah memberi restu Gibran yang dipasangkan dengan Prabowo untuk menjajaki Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Ia menekankan, sebagai orang tua, tak ingin terlalu banyak ikut campur dalam keputusan yang diambil anaknya.

Di sisi lain, PDI-P belum memberikan sanksi apapun pada Gibran. Sebab, sampai saat ini putra sulung Jokowi itu masih berstatus sebagai kader partai banteng.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

SYL Beri Kado Kalung Emas Buat Penyanyi Dangdut Nayunda Nabila

SYL Beri Kado Kalung Emas Buat Penyanyi Dangdut Nayunda Nabila

Nasional
Febri Diansyah Jadi Saksi di Sidang SYL Senin Pekan Depan

Febri Diansyah Jadi Saksi di Sidang SYL Senin Pekan Depan

Nasional
SYL Pesan 'Wine' saat Makan Siang, Dibayar Pakai Uang Kementan

SYL Pesan "Wine" saat Makan Siang, Dibayar Pakai Uang Kementan

Nasional
Kementan Kerap Tanggung Biaya Makan Bersama SYL dan Eselon I

Kementan Kerap Tanggung Biaya Makan Bersama SYL dan Eselon I

Nasional
Draf Revisi UU Polri: Perpanjangan Usia Pensiun Jenderal Polisi Ditetapkan dengan Keputusan Presiden

Draf Revisi UU Polri: Perpanjangan Usia Pensiun Jenderal Polisi Ditetapkan dengan Keputusan Presiden

Nasional
Bayar Cicilan Apartemen Biduanita Nayunda, SYL: Saya Merasa Berutang Budi

Bayar Cicilan Apartemen Biduanita Nayunda, SYL: Saya Merasa Berutang Budi

Nasional
Kehadirannya Sempat Buat Ricuh di MK, Seorang Saksi Mengaku Tambah Ratusan Suara PAN di Kalsel

Kehadirannya Sempat Buat Ricuh di MK, Seorang Saksi Mengaku Tambah Ratusan Suara PAN di Kalsel

Nasional
Gerindra: Negara Rugi jika TNI-Polri Pensiun di Usia 58 Tahun

Gerindra: Negara Rugi jika TNI-Polri Pensiun di Usia 58 Tahun

Nasional
Kemenkominfo Galang Kolaborasi di Pekanbaru, Jawab Tantangan Keberagaman untuk Kemajuan Bangsa

Kemenkominfo Galang Kolaborasi di Pekanbaru, Jawab Tantangan Keberagaman untuk Kemajuan Bangsa

Nasional
Pegawai Setjen DPR Antusias Donor Darah, 250 Kantong Darah Berhasil Dikumpulkan

Pegawai Setjen DPR Antusias Donor Darah, 250 Kantong Darah Berhasil Dikumpulkan

Nasional
Kasus Timah, Kejagung Tahan Eks Dirjen Minerba Kementerian ESDM

Kasus Timah, Kejagung Tahan Eks Dirjen Minerba Kementerian ESDM

Nasional
Soal Putusan Sela Gazalba, Kejagung: Perkara Belum Inkrah, Lihat Perkembangannya

Soal Putusan Sela Gazalba, Kejagung: Perkara Belum Inkrah, Lihat Perkembangannya

Nasional
Berhaji Tanpa Visa Haji, 24 WNI Diamankan Polisi Arab Saudi

Berhaji Tanpa Visa Haji, 24 WNI Diamankan Polisi Arab Saudi

Nasional
Enggan Beberkan Motif Anggota Densus Kuntit Jampidsus, Kejagung: Intinya Itu Terjadi

Enggan Beberkan Motif Anggota Densus Kuntit Jampidsus, Kejagung: Intinya Itu Terjadi

Nasional
Pengusaha RBS Pernah Jadi Saksi Kasus Timah, Akan Jadi Tersangka?

Pengusaha RBS Pernah Jadi Saksi Kasus Timah, Akan Jadi Tersangka?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com