Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

LSI: Anies Bisa Dulang Suara Pemilih Ganjar dan Prabowo yang Kecewa Putusan MK

Kompas.com - 22/10/2023, 16:43 WIB
Vitorio Mantalean,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon presiden (capres) Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, dinilai berpotensi mendulang suara dari pendukung Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo yang kecewa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Putusan MK yang dimaksud yakni putusan nomor 90/PUU-XXI/2023 yang membukakan pintu untuk putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, untuk melaju pada Pilpres 2024.

"Reaksi positif/negatifnya itu cenderung mixed. Di satu sisi ada potensi positif, di satu sisi bisa menurunkan angka dukungan," kata Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan, dalam rilis hasil surveinya, Minggu (22/10/2023).

Baca juga: RSPAD Gelar Rapat Pleno Bahas Hasil Pemeriksaan Kesehatan Anies-Muhaimin

"Dan yang bisa memperoleh keuntungan dari putusan MK itu secara elektoral, potensi itu ada pada Anies Baswedan," imbuhnya.

Berdasarkan survei tersebut, pada kelompok yang setuju dengan putusan MK, elektabilitas Anies hanya 16 persen, berbanding Ganjar 33,8 persen dan Prabowo 41 persen.

Sementara itu, pada kelompok yang tidak setuju dengan putusan MK, elektabilitas Anies melonjak sampai 23,9 persen, bersaing ketat dengan Ganjar 27,6 persen, walau tertinggal masih cukup jauh dari Prabowo 37 persen.

"Ketidaksetujuan terhadap putusan MK menurunkan dukungan, baik dukungan untuk Prabowo maupun untuk Ganjar. Sementara di sisi lain dukungan untuk Anies meningkat," jelas Djayadi.

"Kalau makin banyak yang tidak setuju berarti kan dampaknya bisa lebih positif ke salah satu calon yaitu Anies Baswedan dan bisa lebih negatif ke Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto," ungkapnya.

Dari hasil survei yang sama, baru 37,2 persen responden yang mengaku tahu soal putusan MK tersebut. Sebanyak 36,2 persen tidak tahu putusan itu membukakan jalan bagi Gibran melaju pada Pilpres 2024.

Baca juga: Selesai Jalani Pemeriksaan Kesehatan 8 Jam, Anies: Prosesnya Cepat, Ringkas, dan Efisien

Sementara itu, masih ada 62,8 persen yang mengaku tidak tahu soal putusan itu, dan 63,8 persen tidak tahu putusan itu membukakan jalan bagi Gibran melaju pada Pilpres 2024.

Kemudian, hanya 24 persen responden yang tahu bahwa MK diketuai oleh Anwar Usman, adik ipar Joko Widodo. Sisanya, 76 persen responden, tak tahu-menahu.

LSI menyampaikan, survei ini dilakukan pada 16-18 Oktober 2023 dengan target WNI berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki ponsel, sekitar 83 persen dari total populasi nasional.

Pemilihan sampel dilakukan melalui metode random digit dialing (RDD). RDD adalah teknik memilih sampel melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak.

Baca juga: Pasangan Anies-Cak Imin Jalani Pemeriksaan Kesehatan Hari Ini, Apa Saja yang Diperiksa?

Dengan teknik RDD sampel sebanyak 1229 responden dipilih melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak, validasi, dan screening.

Margin of error survei diperkirakan ±2.9% pada tingkat kepercayaan 95%, asumsi simple random sampling.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com