Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

4 Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, Moeldoko: Indonesia Alami Pertumbuhan

Kompas.com - 20/10/2023, 13:07 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan, pada Jumat (20/10/2023) tepat empat tahun kinerja Kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Menurutnya, Indonesia berhasil melewati berbagai tantangan selama empat tahun ini.

"Hari ini, tepat empat tahun kepemimpinan (kabinet) Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Dalam empat tahun pemerintahan mereka, Indonesia telah mengalami pertumbuhan," ujar Moeldoko dilansir dari siaran pers KSP, Jumat.

"Dan berhasil melewati berbagai tantangan. Termasuk, krisis akibat pandemi Covid-19," katanya lagi.

Baca juga: Proyek BTS 4G Tak Selesai, Johnny G Plate Minta Maaf ke Jokowi dan Masyarakat

Moeldoko mengatakan, Indonesia bukan hanya bertahan selama pandemi, tetapi juga telah mencapai kemajuan dan pembangunan yang signifikan.

Oleh karena itu, ia menyimpulkan bahwa pemerintahan Jokowi-Ma'ruf telah berhasil.

Salah satu indikator keberhasilan pemerintahan Jokowi–Ma’ruf, menurut Moeldoko, pertumbuhan ekonomi yang kuat.

"Yakni mencapai 5,3 persen. Pertumbuhan ini, didukung oleh kinerja ekspor yang kuat dan ekonomi domestik yang stabil," ujar Moeldoko.

“Di sektor fiskal, kita juga berhasil mengembalikan defisit anggaran di bawah tiga persen dengan cepat (tahun 2022),” katanya melanjutkan.

Baca juga: Jokowi: Indonesia Kutuk Serangan Israel ke RS di Gaza

Mantan Panglima TNI itu juga mengatakan, Indonesia telah melakukan lompatan dalam peningkatan nilai ekspor hasil tambang melalui kebijakan hilirisasi.

Moeldoko mencontohkan ekspor nikel yang mengalami lonjakan dari 0,65 juta dollar AS pada 2017, menjadi 5,94 juta dolar AS.

Kemudian, capaian positif juga terjadi di sektor investasi. Moeldoko menyebut nilai investasi melebihi target yang telah ditetapkan pemerintah, yakni mencapai Rp 1.207 triliun.

“Ini karena kita telah melakukan transformasi tata kelola investasi dengan menyederhanakan regulasi, reformasi birokrasi, dan efisiensi logistik,” katanya.

Baca juga: Daftar Cawapres ke KPU, Mahfud Klaim Sudah Dapat Surat Izin Jokowi

Tak hanya itu, Moeldoko mengungkapkan, pemerintah juga menjalankan komitmen untuk memeratakan pembangunan di seluruh Indonesia, dengan memegang prinsip pembangunan Indonesia-Sentris.

Pembangunan desa juga digenjot agar jumlah desa tertinggal terus menurun.

Halaman:


Terkini Lainnya

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com