Menanti Konsistensi MK dalam Putusan Uji Materi Usia Capres-Cawapres

UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu sebagai kriteria yang berlaku umum untuk semua jabatan atau aktivitas pemerintahan.

Hal itu berarti, UUD 1945 menyerahkan penentuan batasan usia tersebut kepada pembentuk undang-undang untuk mengaturnya. Dengan kata lain, oleh UUD 1945 hal itu dianggap sebagai bagian dari kebijakan hukum (legal policy) pembentuk UU.

Kedua, Putusan MK Nomor 37-39/PUU-VII/2010 yang menguji tentang syarat usia pimpinan KPK dalam UU Nomor 30 tahun 2022 tentang KPK kembali menyebutkan ranah sebagai kebijakan hukum pembentuk UU. (halaman 59 putusan).

Ketiga, Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011 yang menguji salah satu persyaratan usia minimal Hakim MK yang menyebut syarat itu sebagai kebijakan hukum terbuka (halaman 69 putusan).

Baca juga: Prabowo Dinilai Diuntungkan Jika MK Kabulkan Gugatan Batas Usia Capres-Cawapres

Keempat, Putusan Nomor 56/PUU-X/2012 tentan penentuan batas usia hakim ad-hoc pada pengadilan yang berbeda disebutkan sebagai kebijakan hukum dari pembentuk UU (halaman 35 putusan).

Kelima, Putusan MK Nomor 65/PUU-XV/2013 tentang usia hakim MK yang menyebut batas usia sebagai kebijakan hukum terbuka (halaman 31 putusan).

Keenam, Putusan MK Nomor 65/PUU-XV/2017 tentang pengujian ketentuan syarat usia perangkat desa dalam UU Desa menyebut UUD 1945 tidak mengatur batas usia dan dikembalikan pada pembentuk UU (halaman 17 putusan).

Terakhir, Putusan MK Nomor 58/PUU-XVII/2019 tentang ketentuan syarat minimal usia calon gubernur dan calon wakil gubernur, bupati dan walikota.

Putusan menyebut konstitusi memberikan keleluasaan kepada pembentuk undang-undang untuk menentukan syarat (halaman 21-22 putusan).

Baca juga: Soroti Hubungan Keluarga Ketua MK dan Gibran, Gugatan Usia Capres-Cawapres Dinilai Ada Benturan Kepentingan

Menurut Bivitri, konsistensi MK menolak gugatan batas usia jabatan publik ini menunjukan bahwa batas usia capres-cawapres juga merupakan ranah pembentuk UU.

"Jadi argumen saya begini, konstitusionalitas pencalonan dalam pemilu itu adalah suatu open legal policy yang bukan isu konstitusional yang harusnya diputus oleh MK," pungkas dia.

(Penulis: Singgih Wiryono, Editor: Fabian Januarius Kuwado)