Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cak Imin Sebut Pj Gubernur Jabar Picik karena Batalkan Izin Pakai Gedung di Acara Anies

Kompas.com - 14/10/2023, 11:26 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

MAGETAN, KOMPAS.com - Bakal calon wakil presiden yang diusung Koalisi Perubahan, Muhaimin Iskandar, mengkritik langkah Penjabat Gubenur Jawa Barat Bey Machmudin.

Bey dikritik karena membatalkan izin penggunaan Gedung Indonesia Mengingat (GIM) untuk kegiatan diskusi yang dihadiri bakal capres Koalisi Perubahan, Anies Baswedan.

Muhaimin menilai, Bey yang juga merupakan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden itu bersikap picik dengan tak memberikan izin kegiatan acara Anies.

"Ini artinya masih picik ya, masih picik. Tolonglah pemilik jabatan publik, ini kompetisi sama kok, sama-sama saudara," kata Cak Imin saat ditemui di Magetan, Jawa Timur, Sabtu (14/10/2023).

Baca juga: Buntut Pembatalan Izin GIM Acara Anies, Change Indonesia Laporkan Pemprov Jabar

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menuntut para pejabat publik untuk bersifat adil kepada siapa pun bakal kandidat yang akan bertarung pada Pilpres 2024.

Ia meminta pejabat publik tak membeda-bedakan karena semua kandidat bakal capres atau cawapres saat ini pun memiliki hubungan personal yang baik.

Cak Imin mengeklaim, dirinya juga dekat dengan semua pihak, termasuk kubu lain pada Pilpres 2024, seperti Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan bakal capres PDI-P Ganjar Pranowo.

"Cair sajalah, wong saya sama Prabowo komunikasi baik, saya sama Mas Ganjar komunikasi baik. Jadi saya berharap semua pejabat publik melihat semua kompetisi politik ini sebagai proses biasa sehingga tidak lagi khawatir didatangi," tuturnya.

"Saya sama Pak Prabowo tetap dekat, saya sama Bu Mega masih kayak ibu dan anak, sama Mas Ganjar apalagi, semua dekat. Dan saya berharap kedekatan saya dengan kompetitor ini tidak membuat pejabat publik salah paham," imbuhnya.

Baca juga: Jokowi Tunjuk Deputi Protokol Istana Bey Machmudin Jadi Pj Gubernur Jawa Barat

Cak Imin juga menegaskan, penghalangan kegiatan politik terhadap ia dan Anies bukan kali pertama terjadi.

Ia turut menyinggung pembatalan izin pakai gedung yang dialaminya ketika hendak menggunakan gedung di UIN Ciputat beberapa waktu lalu.

Ia pun menyayangkan kondisi ini. Padahal, menurut dia, semua lembaga, tempat, aula, dan kantor juga tidak lepas dari kehidupan berpolitik.

Cak Imin pun menilai pelaporan terhadap Pj Gubernur Jawa Barat (Jabar) Bey Machmudin ke Ombudsman sudah tepat.

"Saya kira langkah tepat. Jadi pelajaran semua pejabat publik bersifat fair, adil, dan jangan memisah-misahkan politik dengan kehidupan," ujar Cak Imin.

Baca juga: Dilaporkan ke Ombudsman oleh Relawan Anies, Bey Machmudin: Itu Sudah Benar, Nanti Kami Jelaskan

Diberitakan sebelumnya, Komunitas Change Indonesia melaporkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat ke Ombudsman perwakilan Jabar.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com