Cak Imin Sebut Pj Gubernur Jabar Picik karena Batalkan Izin Pakai Gedung di Acara Anies

MAGETAN, KOMPAS.com - Bakal calon wakil presiden yang diusung Koalisi Perubahan, Muhaimin Iskandar, mengkritik langkah Penjabat Gubenur Jawa Barat Bey Machmudin.

Bey dikritik karena membatalkan izin penggunaan Gedung Indonesia Mengingat (GIM) untuk kegiatan diskusi yang dihadiri bakal capres Koalisi Perubahan, Anies Baswedan.

Muhaimin menilai, Bey yang juga merupakan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden itu bersikap picik dengan tak memberikan izin kegiatan acara Anies.

"Ini artinya masih picik ya, masih picik. Tolonglah pemilik jabatan publik, ini kompetisi sama kok, sama-sama saudara," kata Cak Imin saat ditemui di Magetan, Jawa Timur, Sabtu (14/10/2023).

Baca juga: Buntut Pembatalan Izin GIM Acara Anies, Change Indonesia Laporkan Pemprov Jabar

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menuntut para pejabat publik untuk bersifat adil kepada siapa pun bakal kandidat yang akan bertarung pada Pilpres 2024.

Ia meminta pejabat publik tak membeda-bedakan karena semua kandidat bakal capres atau cawapres saat ini pun memiliki hubungan personal yang baik.

Cak Imin mengeklaim, dirinya juga dekat dengan semua pihak, termasuk kubu lain pada Pilpres 2024, seperti Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan bakal capres PDI-P Ganjar Pranowo.

"Cair sajalah, wong saya sama Prabowo komunikasi baik, saya sama Mas Ganjar komunikasi baik. Jadi saya berharap semua pejabat publik melihat semua kompetisi politik ini sebagai proses biasa sehingga tidak lagi khawatir didatangi," tuturnya.

"Saya sama Pak Prabowo tetap dekat, saya sama Bu Mega masih kayak ibu dan anak, sama Mas Ganjar apalagi, semua dekat. Dan saya berharap kedekatan saya dengan kompetitor ini tidak membuat pejabat publik salah paham," imbuhnya.

Baca juga: Jokowi Tunjuk Deputi Protokol Istana Bey Machmudin Jadi Pj Gubernur Jawa Barat

Cak Imin juga menegaskan, penghalangan kegiatan politik terhadap ia dan Anies bukan kali pertama terjadi.

Ia turut menyinggung pembatalan izin pakai gedung yang dialaminya ketika hendak menggunakan gedung di UIN Ciputat beberapa waktu lalu.

Ia pun menyayangkan kondisi ini. Padahal, menurut dia, semua lembaga, tempat, aula, dan kantor juga tidak lepas dari kehidupan berpolitik.

Cak Imin pun menilai pelaporan terhadap Pj Gubernur Jawa Barat (Jabar) Bey Machmudin ke Ombudsman sudah tepat.

"Saya kira langkah tepat. Jadi pelajaran semua pejabat publik bersifat fair, adil, dan jangan memisah-misahkan politik dengan kehidupan," ujar Cak Imin.

Baca juga: Dilaporkan ke Ombudsman oleh Relawan Anies, Bey Machmudin: Itu Sudah Benar, Nanti Kami Jelaskan

Diberitakan sebelumnya, Komunitas Change Indonesia melaporkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat ke Ombudsman perwakilan Jabar.

Pelaporan terkait pembatalan izin pakai Gedung Indonesia Mengingat (GIM) untuk kegiatan diskusi yang dihadiri bakal calon presiden Anies Baswedan pada Minggu (8/10/2023).

"Yang dilaporkan oleh kami yakni Pj Gubernur Jabar Bey Triadi Machmudin dan Kadisparbud Jabar ke Ombudsman Jabar," ujar Presidium Change Indonesia Andreas Marbun saat dihubungi, Kamis (12/10/2023).

Andreas mengungkapkan, pelaporan itu terkait adanya perlakuan berbeda terhadap relawan Anies Baswedan yang akan menggunakan GIM untuk kegiatan diskusi.

Padahal, pada 17 September 2023, GIM bebas digunakan relawan Ganjar Pranowo.

Baca juga: Pj Gubernur Jawa Barat Dilaporkan Relawan Anies ke Ombudsman, Jokowi: Pasti Ada Alasannya 

Lalu, pada hari Minggu (8/10/2023), Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep menggunakan Sport Jabar Arcamanik, Kota Bandung, untuk kegiatan politik.

"Kami merasa ada masalah dalam urusan yang membatalkan kegiatan kami di hari Minggu. Mereka (Pemprov) sudah bertindak diskriminatif," katanya.

Change Indonesia meminta Pemprov Jabar membayar ganti rugi materiil sebesar Rp 1. Selain itu, Pemprov Jabar pun diharuskan meminta maaf di media massa.