Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ungkit Pilkada Solo, Projo Sebut Parpol Lebih Banyak Dorong Gibran Maju, ketimbang Jokowi

Kompas.com - 13/10/2023, 14:42 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Bapilpres DPP Pro Jokowi (Projo) Panel Barus menilai, partai politik punya andil mendorong Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka untuk ikut maju di dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Menurut dia, dorongan serupa juga pernah dialami Gibran ketika mencalonkan diri sebagai calon wali kota di Pilkada Solo tiga tahun lalu.

"Waktu itu saya datang ke Pak Jokowi, saya bilang, 'Pak enggak usah lah Gibran (maju Pilkada). "Oh iya enggak enggak,' kata dia (Jokowi)" cerita Panel dalam tayangan Gaspol! Kompas.com, dikutip Jumat (13/10/2023).

Baca juga: Soal Gibran Diisukan Jadi Cawapres Prabowo, Jokowi: Beberapa Bulan Enggak Ketemu

"Ini di Solo waktu Pilkada Solo. Jadi jangan dinarasikan bahwa inisiatif ini datangnya dari Pak Jokowi juga, atau Mas Gibrannya semata," sambung dia.

Tanpa menyebut parpol yang dimaksud, Panel mengaku, dorongan itu justru lebih besar dari mereka, ketimbang Jokowi.

"Iya dong. Ini kan ada kebutuhan strategic juga di partai, yang kemudian punya kalkulasi. Karena yang namanya partai kan dalam kontestasi pilkada kan juga pengen menang," imbuh dia.

Lebih lanjut, Panel bercerita ketika Gibran ditetapkan menjadi calon wali kota Solo.

Setelah itu, Panel bersama Projo mendatangi Jokowi kembali. Pada pertemuan itu, Panel meminta Jokowi sekali lagi mempertimbangkan dengan matang terkait Gibran.

Namun, respons Jokowi justru terkesan menyerahkan semuanya pada Gibran. Dalam arti menurut Panel, Jokowi tidak terlibat dalam kontestasi Gibran.

Baca juga: Yusril Ungkap Cawapres Prabowo Sebenarnya Sudah Mengerucut, tetapi Muncul Nama Gibran, Khofifah, Muhadjir

"Kita datang lagi nih ngobrol. 'Pak, ini kalau udah nyalon gini kalah, malu ini'. Pak Jokowi bilang waktu itu, 'Biarin saja biar dia tarung sendiri'. Gitu jawabannya. Biar dia hadapi itu. Itu faktanya," beber Panel.

Perlu diketahui, belakangan nama Gibran santer dikabarkan akan maju dalam kontestasi Pilpres 2024. Putra sulung Jokowi itu disebut akan mendampingi Prabowo Subianto sebagai calon wakil presiden.

Namun, terkait cawapres, Gibran masih terhalang ketentuan batas usia minimum pencalonan wapres yang kini masih digugat di Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca juga: Sudah Sampaikan ke Jokowi soal Gibran Calon Kuat Jadi Cawapres, Projo: Tak Ada Reaksi

Adapun MK akan membacakan putusan terkait gugatan itu pada Senin (16/10/2023).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com