Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Yusril Ungkap Cawapres Prabowo Sebenarnya Sudah Mengerucut, tetapi Muncul Nama Gibran, Khofifah, Muhadjir

Kompas.com - 13/10/2023, 13:36 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan, kandidat cawapres Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebenarnya sudah mengerucut ke tiga nama.

Tiga nama tersebut yaitu Yusril, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan Menteri BUMN Erick Thohir.

"Ya memang (saya) sudah diusulkan di depan, dan sudah diketahui di koalisi dan dipublikasikan di media. Di koalisi itu tinggal 3 nama waktu itu," ujar Yusril saat ditemui di Senopati, Jakarta, Kamis (12/10/2023).

Baca juga: Sudah Sampaikan ke Jokowi soal Gibran Calon Kuat Jadi Cawapres, Projo: Tak Ada Reaksi

Yusril menyampaikan, kandidat cawapres Prabowo tersisa 3 orang karena Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) keluar dari Koalisi Indonesia Maju.

Namun, tiba-tiba, kandidat cawapres Prabowo bertambah.

Dia menyebut nama putra Presiden Joko Widodo (Jokowi) Gibran Rakabuming Raka, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Menko PMK Muhadjir Effendy yang tiba-tiba muncul.

"Lalu muncul Gibran, Khofifah, lalu muncul Muhadjir Effendy. Mulanya ya tinggal 3 itu saja antara Airlangga, Erick, dan saya. Karena Cak Imin sudah keluar koalisi," ucap dia. 

Kemudian, Yusril menceritakan momen Partai Demokrat mengetuk pintu Koalisi Indonesia Maju setelah merasa dikhianati oleh Anies Baswedan.

Yusril mengatakan, Prabowo bertanya kepada dirinya, apakah mereka harus menerima Demokrat atau tidak.

Baca juga: Jawaban Jokowi Saat Ditanya Apakah Gibran Konsultasi Usai Diminta Jadi Cawapres Prabowo

Yusril pun meminta Demokrat tahu diri jika dibiarkan bergabung ke koalisi pendukung Prabowo.

"Pada waktu mau masuk, Demokrat waktu itu, kita memang ngobrol-ngobrol, ketawa-ketawa, Demokrat bagaimana, ya mau gabung. Saya tanya Pak Prabowo, dia bilang, 'Sekjen sudah ketemu AHY dan Pak SBY sudah bicara sama saya. Pak Yusril bagaimana, kita terima?'. Ya kalau kita terima ya posisinya tahu diri lah," ucap Yusril.


Maka dari itu, Demokrat tidak ngotot mencalonkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi cawapres di koalisi Prabowo.

Baca juga: Demokrat: Prabowo Bersama Presiden Ke-6 dan Ke-7 Terus, Bisa Jadi Presiden Ke-8

Yusril mengatakan, Demokrat tidak memiliki bargaining apa pun saat itu. Sebab, semua sudah terpenuhi di Koalisi Indonesia Maju, meski tanpa Demokrat bergabung sekalipun.

"Makanya Demokrat tidak minta AHY jadi wapres. Ya posisinya kan bargaining posisinya kan sudah lemah, karena dia terakhir masuk, dan sudah 20 persen cukup. Mau bagaimana? Sendiri enggak bisa kan? Gabung PDI-P? Ya paling mungkin gabung Prabowo," ucap Yusril.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com