Ungkit Pilkada Solo, Projo Sebut Parpol Lebih Banyak Dorong Gibran Maju, ketimbang Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Bapilpres DPP Pro Jokowi (Projo) Panel Barus menilai, partai politik punya andil mendorong Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka untuk ikut maju di dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Menurut dia, dorongan serupa juga pernah dialami Gibran ketika mencalonkan diri sebagai calon wali kota di Pilkada Solo tiga tahun lalu.

"Waktu itu saya datang ke Pak Jokowi, saya bilang, 'Pak enggak usah lah Gibran (maju Pilkada). "Oh iya enggak enggak,' kata dia (Jokowi)" cerita Panel dalam tayangan Gaspol! Kompas.com, dikutip Jumat (13/10/2023).

"Ini di Solo waktu Pilkada Solo. Jadi jangan dinarasikan bahwa inisiatif ini datangnya dari Pak Jokowi juga, atau Mas Gibrannya semata," sambung dia.

Tanpa menyebut parpol yang dimaksud, Panel mengaku, dorongan itu justru lebih besar dari mereka, ketimbang Jokowi.

"Iya dong. Ini kan ada kebutuhan strategic juga di partai, yang kemudian punya kalkulasi. Karena yang namanya partai kan dalam kontestasi pilkada kan juga pengen menang," imbuh dia.

Lebih lanjut, Panel bercerita ketika Gibran ditetapkan menjadi calon wali kota Solo.

Setelah itu, Panel bersama Projo mendatangi Jokowi kembali. Pada pertemuan itu, Panel meminta Jokowi sekali lagi mempertimbangkan dengan matang terkait Gibran.

Namun, respons Jokowi justru terkesan menyerahkan semuanya pada Gibran. Dalam arti menurut Panel, Jokowi tidak terlibat dalam kontestasi Gibran.

"Kita datang lagi nih ngobrol. 'Pak, ini kalau udah nyalon gini kalah, malu ini'. Pak Jokowi bilang waktu itu, 'Biarin saja biar dia tarung sendiri'. Gitu jawabannya. Biar dia hadapi itu. Itu faktanya," beber Panel.

Perlu diketahui, belakangan nama Gibran santer dikabarkan akan maju dalam kontestasi Pilpres 2024. Putra sulung Jokowi itu disebut akan mendampingi Prabowo Subianto sebagai calon wakil presiden.

Namun, terkait cawapres, Gibran masih terhalang ketentuan batas usia minimum pencalonan wapres yang kini masih digugat di Mahkamah Konstitusi (MK).

Adapun MK akan membacakan putusan terkait gugatan itu pada Senin (16/10/2023).