Paling Parah, Politisasi SARA di Jakarta Lebih Rawan dari Maluku Utara

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menempatkan DKI Jakarta sebagai provinsi paling rawan politisasi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) jelang Pemilu 2024.

Temuan ini berdasarkan hasil Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2024 Tematik Isu Strategis: Politisasi SARA yang diluncurkan di Yogyakarta, Selasa (10/10/2023).

"Dalam konteks ini, waspadalah untuk provinsi yang dipetakan peristiwanya banyak terjadi di kabupaten/kota. Lakukan upaya pencegahan terbaik supaya ini tidak terjadi di 2024," kata Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI Lolly Suhenty dalam acara tersebut, dikutip siaran langsung Bawaslu RI melalui akun resmi YouTube.

Baca juga: Duduk Perkara yang Seret Ketua Bawaslu Surabaya Disidang Etik DKPP

Pada tingkat provinsi saja, tanpa memperhatikan kabupaten/kota di dalamnya, kerawanan politisasi SARA di Jakarta menempati urutan pertama.

Kerawanan di Ibu Kota bahkan lebih parah ketimbang Maluku Utara (77,16) di posisi kedua, sebagai wilayah yang pernah dilanda konflik horizontal.

Kerawanan Yogyakarta untuk politisasi SARA ada di peringkat ketiga (14,81), disusul berturut-turut oleh Papua Barat (14,81), Jawa Barat (12,35), dan Kalimantan Barat (7,4).

Provokasi SARA melalui media sosial dan media daring menjadi yang paling banyak terjadi.

Dua hal terkait isu SARA yang perlu diwaspadai adalah kampanye bermuatan isu agama (86 persen) dan penolakan peserta pemilu berdasarkan kesukuan (75 persen).

"Kedua isu ini memang sangat mudah diprovokasi karena etnis dan agama merupakan bagian dari identitas kolektif yang mampu menggerakkan suatu kelompok untuk berhadapan dengan kelompok lain," kata Lolly.

Baca juga: Soal Pembatasan Akses Silon, Bawaslu: Putusan DKPP Akan Pengaruhi Pencalonan Presiden

Sementara itu, jika ditilik berdasarkan kabupaten/kota, Kabupaten Intan Jaya menempati posisi teratas yang paling rawan politisasi SARA (100).

Kabupaten Jayawijaya, Kaputaen Pandeglang, dan Kabupaten Puncak menyusul dengan skor yang sama, yakni 91,95.

Urutan berikutnya yakni Kepulauan Seribu (61,58) dan Kota Jakarta Pusat (38,37).

Namun demikian, jika diurutkan berdasarkan agregasi kerawanan di tingkat kabupaten/kota, Provinsi Papua Tengah menjadi wilayah dengan kemungkinan politisasi SARA terbanyak dengan skor 41,02, disusul DKI Jakarta (20,82), Banten (11,64), DIY (2,77), Papua Pegunungan (2,74), dan Maluku Utara (2,23).