Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mentan Syahrul Disebut Jadi Tersangka Saat di Luar Negeri, Surya Paloh: Seakan Tak Ada Hari Esok

Kompas.com - 05/10/2023, 18:39 WIB
Tatang Guritno,
Fitria Chusna Farisa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengaku kecewa atas beredarnya desas-desus yang menyeret kader Nasdem sekaligus Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo, belakangan ini.

Syahrul sempat diisukan “menghilang” di luar negeri. Bahkan, ketika masih berada di luar negeri, Syahrul dikabarkan telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi.

Padahal, kata Surya, Syahrul bertolak ke luar negeri atas seizin presiden, mewakili pemerintah menerima penghargaan.

“Dia meminta izin saya setelah mendapat izin dari Bapak Presiden untuk melakukan kunjungan kerja ke luar negeri,” kata Surya di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem, Jakarta Pusat, Kamis (5/101/023).

Baca juga: Saat Mentan Syahrul Yasin Limpo Menahan Emosi di Jumpa Pers Usai Temui Surya Paloh...

Surya menjelaskan, Syahrul menerima penghargaan atas keberhasilan pemerintah Indonesia dalam sektor pangan dan pertanian. Penghargaan itu dianugerahkan oleh Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) yang bernaung di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Lawatan Syahrul ke luar negeri membawa misi yang membanggakan. Sementara, di dalam negeri, berembus rumor liar terkait dirinya.

“Di luar saya pikir merupakan kebanggaan bagi kita semuanya. Di dalam negerinya, ia mengalami suatu peristiwa yang saya bisa pahami bagaimana terhinanya dirinya, kecewa, sedih,” ujar Surya.

Surya mengaku, partainya menjunjung tinggi semangat antikorupsi dan penegakan hukum terhadap tindakan koruptif.

Namun, berkaitan dengan kasus yang menyeret nama Syahrul, ia menilai, prosesnya terburu-buru.

“Terlepas daripada semua permasalahan upaya kita menegakkan keadilan atas hukum yang berlangsung, tidak ada seakan-akan hari esok untuk menunggu dirinya kembali,” katanya.

Sekembalinya Syahrul ke Tanah Air, Surya mengaku telah memerintahkan kader partainya itu untuk mundur dari Kabinet Indonesia Maju dan menghadap Presiden Joko Widodo.

Menurut Surya, pengunduran diri ini penting supaya Syahrul bisa fokus menghadapi proses hukum terkait kasus dugaan korupsi di Kemenerian Pertanian.

Namun demikian, Surya mengajak seluruh pihak untuk tetap menerapkan asas praduga tak bersalah terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam pusaran kasus korupsi di Kementan.

“Nasdem tetap pada komitmennya, ada permasalahan, jangan lari dari permasalahan, hadapi permasalahan kita ingin agar bisa memberikan semangat dan nilai kepeloporan,” kata Surya.

“Selalu ke depan dalam upaya pemberantasan korupsi agar diri kita bisa lebih baik, agar harapan dan cita-cita kita bersama bisa lebih terwujud sebagaimana didambakan,” tandasnya.

Baca juga: Syahrul Yasin Limpo Diperintahkan Mundur, Surya Paloh: Siti Nurbaya Tetap di Kabinet Jokowi

Halaman:


Terkini Lainnya

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com