"Leiden is lijden", Memimpin Itu Menderita

Selain kekayaan, “darah biru politik” juga merupakan jalur pintas untuk meraih kekuasaan politik. Data Formappi, ada 48 anggota DPR periode 2019-2014 yang terindikasi kuat dari jalur politik dinasti.

Situasi politik lokal lebih parah lagi. Pada Pilkada 2020, ada 159 calon yang memiliki pertalian dengan politisi yang lebih dulu berkibar (Yoes C. Kenawas, 2020).

Tak jarang terjadi, kekuasaan lokal tak menyerupai keluarga: Suami (bupati), Istri (ketua DPRD), anak (ketua partai/anggota DPRD), kerabat lain menguasai dinas-dinas.

Tentu saja, politik dinasti tidak sehat. Selain menciptakan ketidakadilan partisipasi politik, politik dinasti juga membuka jalan bagi korupsi berskala besar.

Bagi politisi miskin dan bukan darah biru, bukan lagi “memimpin itu menderita”, melainkan berarti meniti karier politik sepanjang masa.

Politik yang Oligarkis

Kalau politik dijalankan sesuai khittahnya, politik sebagai pengorganisasian warga untuk kebaikan bersama, maka berpolitik memang jalan untuk menderita.

Betapa tidak, seorang politisi rela mengabdikan dirinya, tenaganya, dan waktunya demi kepentingan bersama.

Namun, dalam konteks Indonesia, kita menemukan wajah politik berbeda. Tak sedikit elite maupun parpol yang hanya berorientasi untuk merebut kontrol atau akses pada kekuasaan dan sumber daya negara.

Akses dan kontrol terhadap jabatan publik dan otoritas negara menjadi penentu utama bagaimana kekayaan pribadi diakumulasi dan didistribusikan (Robison dan Vedi Hadiz, 2004).

Terjadilah fenomena “state capture”, ketika penyelenggaraan negara dan kebijakannya dikendalikan segelintir elite dan digunakan untuk melayani kepentingan segelintir elite itu.

Ini bukan isapan jempol belaka. Di Indonesia, jarang terjadi pejabat negara menyusut kekayaannya selama dan setelah ia menjabat. Yang terjadi, kekayaannya menumpuk berkali-kali lipat selama dan sesudah menjabat.

Jarang sekali menemukan sosok pejabat seperti Mohammad Hatta, yang ketika tak lagi menjabat justru kesulitan membayar tagihan listrik. Demi memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari, Bung Hatta hanya bersandar pada honor tulisan-tulisannya.

Tidak ada sosok Haji Agus Salim, yang rela memakai jas penuh bekas jahitan dan tisikan istrinya. Atau Mohammad Natsir, tokoh yang pernah menjabat Perdana Menteri RI, sering menggunakan jas tambalan.

Hampir tak ada lagi jaksa berintegritas seperti Baharuddin Lopa dan polisi jujur seperti Hoegeng Iman Santoso.

Sekarang, bukan hal yang janggal kalau pejabat Indonesia masuk dalam daftar orang terkaya. Dan bangsa kita makin toleran seorang pengusaha menduduki jabatan politik yang berpotensi menciptakan “konflik kepentingan”.

Di negeri ini, bukan hal yang dilarang “rangkap jabatan”. Padahal, dalam UUDS 1950 (pasal 55, ayat 1 dan 2), rangkap jabatan presiden, wapres, dan anggota kabinet sudah dilarang keras.

Bahkan sudah melarang pejabat negara menduduki/punya kedudukan di perusahaan berorientasi bisnis.

Dalam kondisi negara yang tersandera oleh oligarki dan politik kartel, agak sulit rasanya berharap ada pejabat yang menempuh jalan politik: memimpin adalah menderita. Yang ada: “berkuasa untuk bertambah kaya”.

Kalau kita mau mengembalikan politik ke khittahnya, sebagai wahana memperjuangkan kebaikan bersama, maka jalan pemimpin adalah: memimpin untuk menderita.