Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Klaim Kenaikan Harga Beras RI Lebih Rendah dari Negara Lain

Kompas.com - 13/05/2024, 13:17 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, besaran kenaikan harga beras yang terjadi di Indonesia saat ini tergolong rendah.

Hal itu, menurut dia, jika dipertandingkan dengan besaran kenaikan harga beras di negara-negara lain yang lebih tinggi.

Bahkan, menurut Presiden, ada negara yang mengalami kenaikan harga beras hingga 50 persen.

"Jadi kenapa (bansos) beras 10 kilogram ini diberikan kepada Bapak, Ibu sekalian? karena ada kenaikan harga beras, karena harga pangan internasional itu semuanya naik dan kita ini termasuk (kenaikan) masih rendah, ada yang naik tinggi sekali," ujar Jokowi saat memberikan sambutan sebelum menyerahkan bansos beras kepada masyarakat di Kompleks Pergudangan Laende, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Senin (13/5/2024) sebagaimana dilansir dari keterangan resmi.

Baca juga: Jokowi Tekankan Pentingnya Alat Kesehatan Modern di RS dan Puskesmas

"Ini patut kita syukuri. bahwa kita naiknya tidak drastis, ada yang 50 persen, ada yang dua kalinya, jadi di Indonesia (kenaikan harga) beras bisa kita kendalikan," ucap dia.

Meski begitu, Kepala Negara mengakui, saat ini jumlah ketersediaan beras di Tanah Air pun sedikit mengalami kekurangan.

Pemerintah harus melakukan impor kurang dari 5 persen dari kebutuhan beras nasional.

"Kita harus impor, ada yang dari Vietnam, Thailand, ada yang dari mana Pak? Kamboja, Pakistan. Harus impor dari sana. Karena penduduk kita ini sekarang 280 juta orang, 280 juta orang, semuanya pengin. Nah itu tidak mudah," ujar dia.

Presiden menyampaikan, tidak mudah bagi pemerintah untuk menjaga kestabilan harga beras.

Jika harga beras tinggi masyarakat pasti protes, tetapi petani senang.

Baca juga: Tinjau Pasar Baru di Karawang, Jokowi: Harga Cabai, Bawang, Beras Sudah Turun

Sebaliknya, jika harga berusaha ditekan lewat besarnya volume impor beras maka bisa menyusahkan petani.

"Jadi terkadang pemerintah itu berada di posisi tidak mudah untuk menjaga keseimbangan agar masyarakat seneng, tetapi petani juga seneng. Kalau pas kita, saya ke pasar gitu, (bertanya) 'Pak ini beras naik bagaimana Pak?' Kalau ke kempung ke desa ketemu petani, 'Pak terima kasih Pak harga beras, harga gabah sangat bagus Pak'," papar Jokowi.

"Itu ya kita harus ingat itu tidak gampang pemerintah itu agar petani senang dan ibu-ibu juga senang. Maka oleh sebab itu (bansos) 10 kilogram kita berikan ke masyarakat," kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu.


Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga menyinggung soal bansos beras yang akan diteruskan penyalurannya hingga Juni 2024.

Nantinya, jika anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) mencukupi, bansos beras direncanakan akan berlanjut hingga Desember 2024.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ganjar Pranowo: 17 Poin Rekomendasi Rakernas Beri Gambaran Sikap Politik PDIP

Ganjar Pranowo: 17 Poin Rekomendasi Rakernas Beri Gambaran Sikap Politik PDIP

Nasional
Sambut Pilkada 2024, Megawati Minta Kader PDIP Turun ke Akar Rumput

Sambut Pilkada 2024, Megawati Minta Kader PDIP Turun ke Akar Rumput

Nasional
Besok, Joice Triatman dan Pegawai di Nasdem Tower Jadi Saksi di Sidang SYL

Besok, Joice Triatman dan Pegawai di Nasdem Tower Jadi Saksi di Sidang SYL

Nasional
Bongkar Aliran Uang, KPK Bakal Hadirkan Istri, Anak dan Cucu SYL di Persidangan

Bongkar Aliran Uang, KPK Bakal Hadirkan Istri, Anak dan Cucu SYL di Persidangan

Nasional
Megawati: Posisi Politik PDI-P Selama Ini Diputuskan dalam Kongres Partai

Megawati: Posisi Politik PDI-P Selama Ini Diputuskan dalam Kongres Partai

Nasional
Soal Jatah Menteri untuk Demokrat, Wasekjen: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo...

Soal Jatah Menteri untuk Demokrat, Wasekjen: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo...

Nasional
Rekomendasi Rakernas Kelima PDI-P, Megawati Diminta Kesediaannya untuk Kembali Jadi Ketum

Rekomendasi Rakernas Kelima PDI-P, Megawati Diminta Kesediaannya untuk Kembali Jadi Ketum

Nasional
Pertamina Patra Niaga Terus Tertibkan Operasional SPBE

Pertamina Patra Niaga Terus Tertibkan Operasional SPBE

Nasional
Megawati: Ada yang Lama Ikut Katanya Ibu Menghina Sebut Kader, Tahulah Siapa...

Megawati: Ada yang Lama Ikut Katanya Ibu Menghina Sebut Kader, Tahulah Siapa...

Nasional
Pengamat: Permintaan Maaf PDI-P Atas Kadernya yang Melanggar Konstitusi untuk Tunjukkan Sikap Legowo

Pengamat: Permintaan Maaf PDI-P Atas Kadernya yang Melanggar Konstitusi untuk Tunjukkan Sikap Legowo

Nasional
Megawati: Sekarang Tuh Hukum Versus Hukum, Terjadi di MK, KPK, KPU

Megawati: Sekarang Tuh Hukum Versus Hukum, Terjadi di MK, KPK, KPU

Nasional
Ketua DPD PDIP Jatim Said Abdullah Dukung Megawati Soekarnoputri Kembali jadi Ketua Umum PDIP

Ketua DPD PDIP Jatim Said Abdullah Dukung Megawati Soekarnoputri Kembali jadi Ketua Umum PDIP

Nasional
Ditinggal Jokowi, PDI-P Disebut Bisa Menang Pileg karena Sosok Megawati

Ditinggal Jokowi, PDI-P Disebut Bisa Menang Pileg karena Sosok Megawati

Nasional
Rakernas V PDI-P Rekomendasikan ke Fraksi DPR Dorong Kebijakan Legislasi Tingkatkan Kualitas Demokrasi Pancasila

Rakernas V PDI-P Rekomendasikan ke Fraksi DPR Dorong Kebijakan Legislasi Tingkatkan Kualitas Demokrasi Pancasila

Nasional
Ganjar Yakin Megawati Sampaikan Sikap Politik PDI-P untuk Pemerintahan Prabowo-Gibran Saat Kongres Partai

Ganjar Yakin Megawati Sampaikan Sikap Politik PDI-P untuk Pemerintahan Prabowo-Gibran Saat Kongres Partai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com