Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Diharapkan Tetap Ada meski Dilanda Isu Negatif

Kompas.com - 12/05/2024, 15:58 WIB
Syakirun Ni'am,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Indikator Politik, Burhanudin Muhtadi menyebut mayoritas responden dalam surveinya tidak setuju Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibubarkan.

Burhan mengatakan, sikap publik itu pihaknya temukan dalam survei yang dilakukan ketika KPK dilanda berbagai isu negatif, termasuk Ketua KPK Firli Bahuri jadi tersangka korupsi.

Survei dilakukan pada kurun 23 November hingga 1 Desember 2023.

Baca juga: KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

“Waktu itu kan Pak Firli diduga melakukan pemerasan, tapi di tengah isu yang negatif seperti itu pun itu 70,2 persen berharap KPK tetap eksis,” kata Burhan dalam diskusi yang digar Indonesia Corruption Watch (ICW) secara daring, Minggu (12/5/2024).

Temuan Indikator Politik, hanya 10,5 persen responden yang berpendapat KPK sudah tidak bisa dipercaya dan sebaiknya dibubarkan.

Burhan menuturkan, Indikator Politik secara rutin meneliti tingkat kepedulian masyarakat terhadap KPK dari tahun ke tahun.

Hasilnya, tingkat kepedulian atau awareness publik pada KPK paling tinggi terjadi pada Oktober 2019 ketika terjadi demonstrasi besar-besaran menolak Revisi Undang-Undang KPK dengan angka 51,7 persen.

Baca juga: Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Tingkat awareness itu kemudian kembali turun setelah Revisi Undang-Undang KPK disahkan pemerintah dan DPR.

Dalam polemik itu, pemerintah dan DPR berargumen Revisi Undang-Undang KPK dilakukan untuk memperkuat lembaga. Sementara, masyarakat sipil menyebut revisi itu melemahkan KPK.

Seiring berjalannya waktu, jumlah masyarakat yang mempercayai argumen pemerintah dan DPR itu terus turun, dari 31,1 persen pada 2016; 28,2 persen pada 2017; 18 persen pada Oktober 2019; dan 13,6 persen pada Februari 2020.

Baca juga: Tren Pemberantasan Korupsi Buruk, Jokowi Diwanti-wanti soal Komposisi Pansel Capim KPK

“Artinya kalau misalnya semakin lama setelah UU  KPK itu direisi performa kpk tidak segera pulih maka makin memperkuat argumen atau mengkonfirmasi argumen kalangan civil society bahwa Revisi UU KPK itu lebih melemahkan,” kata Burhan.

Menariknya, di tengah situasi yang berangsur-angsur buruk bagi KPK itu, harapan publik pada KPK belum sepenuhnya hilang.

Hal ini ditunjukkan dengan tingginya responden yang menilai KPK tidak perlu dibubarkan dan hanya perlu pimpinannya diganti.

“Ini kan artinya di tengah penurunan kepercayaan publik terhadap KPK sekalipun mereka masih menyisakan harapan bahwa KPK suatu saat bisa pulih,” jelas Burhan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 30 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soroti Ketimpangan, Megawati: Bisa Beli Handphone, tapi Risma Nangis Ada Juga yang Tinggal di Kandang Kambing

Soroti Ketimpangan, Megawati: Bisa Beli Handphone, tapi Risma Nangis Ada Juga yang Tinggal di Kandang Kambing

Nasional
Ganjar Pranowo: 17 Poin Rekomendasi Rakernas Beri Gambaran Sikap Politik PDIP

Ganjar Pranowo: 17 Poin Rekomendasi Rakernas Beri Gambaran Sikap Politik PDIP

Nasional
Sambut Pilkada 2024, Megawati Minta Kader PDIP Turun ke Akar Rumput

Sambut Pilkada 2024, Megawati Minta Kader PDIP Turun ke Akar Rumput

Nasional
Besok, Joice Triatman dan Pegawai di Nasdem Tower Jadi Saksi di Sidang SYL

Besok, Joice Triatman dan Pegawai di Nasdem Tower Jadi Saksi di Sidang SYL

Nasional
Bongkar Aliran Uang, KPK Bakal Hadirkan Istri, Anak dan Cucu SYL di Persidangan

Bongkar Aliran Uang, KPK Bakal Hadirkan Istri, Anak dan Cucu SYL di Persidangan

Nasional
Megawati: Posisi Politik PDI-P Selama Ini Diputuskan dalam Kongres Partai

Megawati: Posisi Politik PDI-P Selama Ini Diputuskan dalam Kongres Partai

Nasional
Soal Jatah Menteri untuk Demokrat, Wasekjen: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo...

Soal Jatah Menteri untuk Demokrat, Wasekjen: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo...

Nasional
Rekomendasi Rakernas Kelima PDI-P, Megawati Diminta Kesediaannya untuk Kembali Jadi Ketum

Rekomendasi Rakernas Kelima PDI-P, Megawati Diminta Kesediaannya untuk Kembali Jadi Ketum

Nasional
Pertamina Patra Niaga Terus Tertibkan Operasional SPBE

Pertamina Patra Niaga Terus Tertibkan Operasional SPBE

Nasional
Megawati: Ada yang Lama Ikut Katanya Ibu Menghina Sebut Kader, Tahulah Siapa...

Megawati: Ada yang Lama Ikut Katanya Ibu Menghina Sebut Kader, Tahulah Siapa...

Nasional
Pengamat: Permintaan Maaf PDI-P Atas Kadernya yang Melanggar Konstitusi untuk Tunjukkan Sikap Legowo

Pengamat: Permintaan Maaf PDI-P Atas Kadernya yang Melanggar Konstitusi untuk Tunjukkan Sikap Legowo

Nasional
Megawati: Sekarang Tuh Hukum Versus Hukum, Terjadi di MK, KPK, KPU

Megawati: Sekarang Tuh Hukum Versus Hukum, Terjadi di MK, KPK, KPU

Nasional
Ketua DPD PDIP Jatim Said Abdullah Dukung Megawati Soekarnoputri Kembali jadi Ketua Umum PDIP

Ketua DPD PDIP Jatim Said Abdullah Dukung Megawati Soekarnoputri Kembali jadi Ketua Umum PDIP

Nasional
Ditinggal Jokowi, PDI-P Disebut Bisa Menang Pileg karena Sosok Megawati

Ditinggal Jokowi, PDI-P Disebut Bisa Menang Pileg karena Sosok Megawati

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com