Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Eduardo Edwin Ramda
Analis Kebijakan

Penulis saat ini aktif sebagai analis kebijakan di Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD). Penulis juga aktif mengikuti konferensi ilmiah dan melakukan advokasi kebijakan publik, baik di tingkat daerah hingga tingkat nasional.

Tata Kelola Makan Siang Gratis

Kompas.com - 13/05/2024, 11:43 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

DRAMA Pemilu Presiden 2024 telah usai. Pascaputusan Mahkamah Konstitusi atas sengketa pemilu, KPU menetapkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming sebagai nakhoda Indonesia lima tahun ke depan.

Sudah saatnya publik mendiskursuskan kembali program makan siang gratis, salah satu andalan dalam Asta Cita Prabowo-Gibran.

Pada masa kampanye, program ini diragukan publik mengingat kebutuhan anggaran mencapai Rp 450 triliun.

Pada mulanya, Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran merencanakan pelaksanaan makan siang gratis secara menyeluruh. Tentu saja publik merespons rencana ini dengan nada sumbang, sebab ada kekhawatiran pembengkakan utang negara dan indikasi bancakan tim sukses.

Belakangan, TKN merevisi rencana program yang akan dilakukan secara bertahap pada daerah tertentu dengan estimasi biaya Rp 120 T.

Survey GNCF bertajuk The Global Survey of School Meal Programs 2021 menyebutkan bahwa terdapat 125 negara yang menyelenggarakan program ini.

Survei ini menunjukkan bahwa pembiayaan makan siang gratis di 53 negara didukung penuh oleh pemerintah.

Dari 125 negara yang termasuk dalam database survei, total anggaran yang dialokasikan untuk pemberian makanan di sekolah pada tahun 2021 setidaknya berjumlah 35,3 miliar dollar AS (Rp 589 T).

Angka tersebut relatif besar, namun ingat ini adalah gabungan dari 125 negara (berpenghasilan rendah hingga tinggi).

Angka tersebut nyaris tidak jauh berbeda dengan proyeksi yang diajukan TKN. Dengan kata lain, rancangan makan siang gratis Indonesia mendekati agregat penyelenggaraan makan siang gratis di level global. Jelas ini adalah hal yang tak realistis dan cenderung berakhir pada pemborosan jika dipaksakan.

Sebagai perbandingan, implementasi makan siang gratis di Rusia dimulai pada 1 September 2020 secara bertahap dan berlanjut di seluruh wilayah.

Sepanjang tahun 2020-2022, lebih dari 139 miliar rubel (Rp 24 T) dialokasikan ke daerah untuk membiayai bersama organisasi penyediaan makanan hangat bagi siswa.

Pendanaan nampak efisien karena program ini diperuntukkan bagi siswa sekolah dasar dan pembiayaan program. Artinya, Pemerintah Rusia melaksanakan program dengan basis target kelompok tertentu sehingga realisasinya tak membebani keuangan negara.

Rusia tidak perlu melakukan realokasi karena setiap wilayah menerima dana federal untuk pembiayaan makan siang gratis.

Berikutnya kita beranjak ke Brasil, negara yang secara demografis dan luas geografis memiliki karakter serupa dengan Indonesia.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hakim MK Bingung Saksi Parpol Diusir KPPS Tak Punya Surat Presiden

Hakim MK Bingung Saksi Parpol Diusir KPPS Tak Punya Surat Presiden

Nasional
Nayunda Jadi Honorer Kementan Masuk Kerja 2 Hari, tapi Digaji Setahun

Nayunda Jadi Honorer Kementan Masuk Kerja 2 Hari, tapi Digaji Setahun

Nasional
Komisi III DPR Sebut Usia Pensiun Polri Direvisi agar Sama dengan ASN

Komisi III DPR Sebut Usia Pensiun Polri Direvisi agar Sama dengan ASN

Nasional
Jokowi Teken Susunan 9 Nama Pansel Capim KPK

Jokowi Teken Susunan 9 Nama Pansel Capim KPK

Nasional
Minta Intelijen Petakan Kerawanan Pilkada di Papua, Menko Polhukam: Jangan Berharap Bantuan dari Wilayah Lain

Minta Intelijen Petakan Kerawanan Pilkada di Papua, Menko Polhukam: Jangan Berharap Bantuan dari Wilayah Lain

Nasional
Antisipasi Konflik Israel Meluas, Kemenlu Siapkan Rencana Kontigensi

Antisipasi Konflik Israel Meluas, Kemenlu Siapkan Rencana Kontigensi

Nasional
Cak Imin Sebut Dukungan Negara Eropa untuk Palestina Jadi Pemantik Wujudkan Perdamaian

Cak Imin Sebut Dukungan Negara Eropa untuk Palestina Jadi Pemantik Wujudkan Perdamaian

Nasional
Polri Ungkap Identitas Anggota Densus 88 yang Buntuti Jampidsus, Berpangkat Bripda

Polri Ungkap Identitas Anggota Densus 88 yang Buntuti Jampidsus, Berpangkat Bripda

Nasional
Revisi UU Polri, Polisi Bakal Diberi Wewenang Spionase dan Sabotase

Revisi UU Polri, Polisi Bakal Diberi Wewenang Spionase dan Sabotase

Nasional
Pasca-serangan ke Rafah, 8 WNI Tertahan di Gaza

Pasca-serangan ke Rafah, 8 WNI Tertahan di Gaza

Nasional
Menpan-RB Dukung Peningkatan Kualitas Pelayanan bagi WNI di KJRI San Francisco

Menpan-RB Dukung Peningkatan Kualitas Pelayanan bagi WNI di KJRI San Francisco

Nasional
Polri: Pemeriksaan Anggota Densus 88 Penguntit Jampidsus Sudah Selesai

Polri: Pemeriksaan Anggota Densus 88 Penguntit Jampidsus Sudah Selesai

Nasional
Jawa Tengah Dinilai Tak Punya Tokoh Seterkenal Ganjar dan Gibran pada Pilkada 2024

Jawa Tengah Dinilai Tak Punya Tokoh Seterkenal Ganjar dan Gibran pada Pilkada 2024

Nasional
Apresiasi Program Pelatihan Perempuan di CWU, Beijing, Puan: Bagus untuk Peningkatan Kapasitas Perempuan

Apresiasi Program Pelatihan Perempuan di CWU, Beijing, Puan: Bagus untuk Peningkatan Kapasitas Perempuan

Nasional
Dalih SYL soal Hubungannya dengan Pedangdut Nayunda Nabila

Dalih SYL soal Hubungannya dengan Pedangdut Nayunda Nabila

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com