Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Ari Junaedi
Akademisi dan konsultan komunikasi

Doktor komunikasi politik & Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama.

Fenomena "Bercyandya": Dari Bromo, MA, Demokrat, dan Kaesang

Kompas.com - 22/09/2023, 07:36 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Sebagian warga di sekitaran TNBTS mengandalkan hidup dari sektor pariwisata. Ada yang membuka usaha penginapan, warung makan, toilet umum, pemandu wisata, penyedia transportasi serta usaha-usaha lain terkait pariwisata.

Selama 2022, seiring dengan kebangkitan pariwisata usai pandemi Covid-19, ada 320.000 pengunjung yang mendatangi Bromo. Total pendapatan negara bukan pajak yang masuk ke kas negara sepanjang 2022 mencapai Rp 11,65 miliar.

Selama 10 hari kebakaran, ratusan tenaga gabungan dari berbagai relawan, aparat pemerintah serta masyarakat bahu membahu memadamkan api.

Menurut Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto, pemerintah mengeluarkan dana Rp 150 juta untuk setiap jam pengemboman air dengan pesawat helikopter (Warta Bromo, 14 September 2023).

Selama operasi pemadaman Bromo melalui udara, total durasi penerbangan mencapai 8 jam 29 menit. Artinya yang dikeluarkan dari penggunaan helikopter saja sudah mencapai Rp 1,272 miliar.

Apakah kita “Bercyandya”?

Pembelaan kuasa hukum tersangka kebakaran besar yang melanda Bromo - walaupun memang menjadi hak dan kewajiban yang dilindungi undang-undang – seyogyanya juga didasarkan kepada hal-hal yang masuk akal atau common sense.

Sudah tahu musim kemarau panjang tengah melanda Indonesia, termasuk di wilayah Gunung Bromo, belum lagi kondisi semak belukar kering kerontang. Apakah masuk akal, penggunaan suar tidak berpotensi menimbulkan kebakaran?

Meminjam istilah yang dipopulerkan Abigail Manurung, mahasiswa baru Jurusan Psikologi Universitas Gajah Mada di platform TikTok, pernyataan pengacara tersangka kebakaran Bromo saya kategorikan sebagai “bercyandya”

Kata bercanda yang diplesetkan menjadi “berchandya” dalam bahasa Indonesia adalah salah satu kata yang sering digunakan dan menggambarkan perbuatan menyenangkan dan menghibur.

Mengapa menyenangkan dan menghibur? Konstruksi berpikir yang dibangun orang-orang seperti pengacara tersangka kebakaran Bromo begitu mengingkari logika umum dari universalitas pada umumnya.

Pemilik PT Duta Palma Group Surya Darmadi saat ditemui di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis (16/2/2023). Surya merupakan terdakwa kasus dugaan korupsi penyerobotan lahan di Indragiri Hulu (Inhu), Riau dan tindak pidana pencucian uang dalam (TPPU)KOMPAS.com / IRFAN KAMIL Pemilik PT Duta Palma Group Surya Darmadi saat ditemui di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis (16/2/2023). Surya merupakan terdakwa kasus dugaan korupsi penyerobotan lahan di Indragiri Hulu (Inhu), Riau dan tindak pidana pencucian uang dalam (TPPU)
Kontekstualitas dari “bercyandya” ternyata juga menimpa Mahkamah Agung (MA) yang menghapus uang pengganti yang harus dibayarkan oleh pemilik PT Duta Palma Group, Surya Darmadi senilai Rp 39,75 triliun.

MA hanya mewajibkan Surya Darmadi membayar kerugian negara sebesar Rp 2,23 triliun.

Semula pengadilan tingkat pertama menganggap Surya Darmadi telah merugikan perekonomian negara karena penguasaan lahan secara illegal di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta sebelumnya memvonis Surya Darmadi 15 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan karena terbukti melakukan korupsi secara bersama-sama dan pencucian uang.

Tentu saja putusan MA yang diketok Kamis, 14 September 2023, dianggap “bercyandya” di tengah mirisnya penegakan hukum di Tanah Air.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com