Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Andang Subaharianto
Dosen

Antropolog, dosen di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember, Rektor UNTAG Banyuwangi, Sekjen PERTINASIA (Perkumpulan Perguruan Tinggi Nasionalis Indonesia)

Prabowo, Gosip Politik, dan Pilpres 2024

Kompas.com - 22/09/2023, 05:54 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

MENJELANG Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, gosip politik mulai berkeliaran. Beberapa hari belakangan jagat politik Indonesia heboh oleh beredarnya video yang menyebutkan Prabowo Subianto, bakal calon presiden (bacapres) Koalisi Indonesia Maju (KIM) sekaligus Menteri Pertahanan, menampar dan mencekik Wakil Menteri (wamen) Pertanian Harvick Hasnul Qolbi.

Peristiwa itu konon terjadi menjelang rapat kabinet. Prabowo mengaku tak mau ambil pusing soal tuduhan tersebut.

“Saya juga kaget, jadi itu jelas tidak benar. Tidak pernah ada rapat seperti itu, saya juga jarang berhubungan dengan wakil menteri pertanian, mungkin saya pernah bertemu sekali, sepintas,” tutur Prabowo di program Mata Najwa: 3 Bacapres Bicara Gagasan di Grha Sabha Pramana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (Kompas.com, 20/09/2023).

Di era media sosial berita semacam itu tak sulit dibuat dan disebarluaskan. Celakanya, dengan segenap kecepatan dan kecanggihan media sosial, kita tak punya kesempatan dan kemampuan memastikan apakah informasi tersebut hoaks atau faktual.

Itulah yang disebut “post-truth”. Pemberitaan atau situasi tatkala antara story dan history, antara fiksi dan fakta, bercampur baur tak jelas batasnya.

Penanda kehilangan petanda. Kata kehilangan makna. Fakta tak berdaya, kalah dengan emosi dan keyakinan personal.

Nalar kritis saya segera meragukan informasi di video itu. Tak jelas sumbernya. Tak ada data, baik pernyataan narasumber atau gambar yang menunjukkan peristiwa dimaksud benar terjadi.

Maka, lebih tepat disebut gosip, lebih khusus lagi gosip politik, yang sengaja diproduksi untuk kepentingan politik pula. Isinya menyerang hal pribadi, membentuk kesan karakter seseorang yang suka kekerasan.

Di era media sosial gosip mudah tersebar. Bila di era tradisi lisan pergunjingannya dengan cara “dari mulut ke mulut” -- masyarakat Jawa menyebutnya “rerasan” atau “rasan-rasan”, di era media sosial dengan cara “diviralkan”. Tersebar dengan cepat.

Tak butuh fakta

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), gosip adalah obrolan tentang orang-orang lain; cerita negatif tentang seseorang; pergunjingan.

Dari sudut ilmu komunikasi, gosip adalah informasi yang bisa jadi benar, bisa jadi salah, atau asal-usulnya tidak jelas dan diragukan kebenarannya.

Berbeda dengan berita, informasi dijamin kebenarannya dengan adanya fakta/data, keterangan atau konfirmasi dari para pihak (narasumber).

Ukuran kebenaran yang dimaksud adalah fakta. Fakta bisa berupa peristiwa yang disaksikan langsung oleh pewarta. Bisa juga berupa pendapat, pandangan, atau opini ataupun pernyataan.

Namun, fakta harus diverifikasi dulu, dipastikan kebenarannya. Dunia jurnalistik mengenal kaidah "disiplin verifikasi", cek-ricek atau konfirmasi.

Bila disiplin verifikasi itu diabaikan oleh pewarta, jadilah gosip atau rumor. Disiplin verikasi menjadi pertaruhan kredibilitas media dan berita.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

Nasional
Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Nasional
Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Nasional
Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Nasional
Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Nasional
Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Nasional
[POPULER NASIONAL] Mahfud Singgung soal Kolusi Tanggapi Ide Penambahan Kementerian | Ganjar Disarankan Buat Ormas

[POPULER NASIONAL] Mahfud Singgung soal Kolusi Tanggapi Ide Penambahan Kementerian | Ganjar Disarankan Buat Ormas

Nasional
Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Nasional
Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com