KEPUTUSAN menduetkan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden, turut menggoyang koalisi partai politik menuju Pemilu Presiden 2024.
Satu di antaranya adalah "pertukaran" partai politik antara koalisi pengusung Anies dan koalisi pengusung Prabowo Subianto.
Kehadiran Muhaimin alias Cak Imin sebagai bakal pendamping Anies, membawa serta gerbong Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ke koalisi pengusung Anies. Sebelumnya, PKB ada di gerbong Prabowo.
Baca juga: PKB Klaim Elektabilitas Cak Imin Tinggi di Jatim dan Jabar
Sebaliknya, Partai Demokrat yang semula seperahu koalisi pengusung Anies memutuskan beralih kubu seturut kepastian Cak Imin yang dipilih mendampingi Anies.
Pada Minggu (17/9/2023), Partai Demokrat menghadirkan sinyal kuat bergabung ke kubu Prabowo Subianto.
Tak tanggung-tanggung, hadir ke markas Prabowo di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada hari itu, Ketua Dewan Pembina dan Ketua Umum Partai Demokrat, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Baca juga: Yakin Demokrat Tak Akan Tinggalkan Prabowo, PAN Ingat Janji SBY Turun Gunung
Deklarasi Partai Demokrat menjadi salah satu pengusung Prabowo dijanjikan akan dilakukan dalam Rapimnas Partai Demokrat yang dijadwalkan digelar pada Kamis (21/9/2023) malam.
Dengan demikian, koalisi sejauh ini masih berjumlah tiga. Hanya saja, sudah ada "pertukaran" partai pengusung itu tadi.
Sebagai catatan, partai pengusung dalam hal ini adalah partai politik pemilik kursi DPR hasil Pemilu Legislatif 2019.
Bila satu partai politik pemilik kursi DPR hasil pemilu tersebut tak cukup untuk memenuhi syarat pengusungan sendiri pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden, partai-partai politik pemilik kursi DPR ini akan berkoalisi.
Syarat pengusungan pasangan bakal calon adalah perolehan minimal 25 persen suara hasil Pemilu Legislatif 2019 atau kepemilikan minimal 20 persen kursi DPR hasil pemilu yang sama.
Baca juga: Disebut Pernah Minta PKB Dukung Prabowo-Erick, Jokowi: Itu Urusan Partai, Bukan Presiden
Adapun partai politik peserta Pemilu 2019 yang tak memiliki kursi di DPR dan atau partai politik yang baru lolos menjadi peserta Pemilu 2024, bila turut mencalonkan pasangan tertentu akan disebut sebagai partai pendukung.
Pertanyaan besarnya, apakah komposisi koalisi pada saat ini sudah final?
Jawaban pasti tentu saja ada di dapur masing-masing koalisi. Namun, satu hal yang masih menjadi kepastian saat tulisan ini dibuat juga adalah keberadaan lowongan dua posisi bakal calon wakil presiden, yaitu untuk Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto.
Kehadiran Partai Demokrat di kubu Prabowo tidak serta-merta menjadi terisi pula lowongan bakal calon wakil presiden bagi Prabowo. Sekalipun, kekecewaan tidak menjadi bakal calon RI-2 merupakan salah satu alasan Partai Demokrat hengkang dari kubu Anies Baswedan.
Baca juga: Demokrat Tak Paksakan AHY Jadi Cawapres Prabowo, Hormati Parpol yang Duluan Gabung KIM
Sinyal peta koalisi masih mungkin bergoyang lagi justru datang dari kubu Ganjar Pranowo. Setelah memastikan Ridwan Kamil dan AHY dicoret dari kandidasi bakal pendamping Ganjar, muncul kembali nama Airlangga Hartarto dalam daftar kandidat.
Makin panas karena Ganjar pun menyebut sendiri soal keberadaan nama Airlangga dalam daftar kandidat bakal pendampingnya, sekalipun konon juga nama ketua umum Partai Golkar itu sempat tercoret dari lima besar kandidat pendamping Ganjar.
Baca juga: AHY-Ridwan Kamil Dicoret, PDI-P Lirik Airlangga Jadi Bakal Cawapres Ganjar
Jadi, Pak Ganjar dan Pak Prabowo, kapan nih kira-kira publik sudah boleh tahu kepastian nama bakal calon pendamping bapak-bapak?
Naskah: KOMPAS.com/PALUPI ANNISA AULIANI
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.