Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKB Klaim Elektabilitas Cak Imin Tinggi di Jatim dan Jabar

Kompas.com - 15/09/2023, 20:28 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

BANDUNG, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKB Syaiful Huda mengeklaim, elektabilitas ketua umumnya, sekaligus bakal calon wakil presiden (cawapres), Muhaimin Iskandar cukup tinggi di Jawa Timur (Jatim) dan Jawa Tengah (Jateng).

Adapun Cak Imin sebagai bakal cawapres berpasangan dengan bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan. Keduanya diusung oleh Koalisi Perubahan yang terdiri dari PKB, Partai Nasdem, dan Partai Keadilan Sejahtera.

"Gus Imin luar biasa elektabilitasnya di Jatim dan Jawa Tengah, kedua provinsi ini menang atau mengantarkan pasangan ini menang dalam Pilpres 2024," kata Huda dalam acara Halaqoh Para Anjengan dan Habaib, di Soreang, Bandung, Jumat (15/9/2023).

Baca juga: Ketum PBNU: Saya Tak Pernah Keluar dari PKB sampai Hari Ini, tapi Saya Tak Boleh Menyeret NU

Selain itu, Huda berharap elektabilitas Cak Imin juga bisa tinggi di Jawa Barat (Jabar). Ketua Komisi X DPR RI itu pun menargetkan suara pemilih pasangan Anies dan Cak Imin (Amin) di Jabar bisa mencapai angka 20 juta orang.

"Kita semuanya fokus mulai hari ini kita gerakan saya targetkan 20 juta untuk pasangan Amin di Jawa Barat. Kalau 20 juta pasangan Amin di Jabar. Insya Allah satu putaran langsung menang," tuturnya.

Baca juga: Survei SMRC: Pemilih PKB Mayoritas Dukung Prabowo-Erick Thohir

Diketahui, Cak Imin sudah ditunjuk Nasdem sebagai bakal cawapres pendamping bakal calon presiden (capres) Koalisi Perubahan untuk Perubahan, Anies Baswedan.

Anies dan Muhaimin resmi mendeklarasikan diri sebagai bakal capres dan cawapres Pemilu 2024 pada Sabtu (2/9/2023).

Partai Demokrat sempat turut mendukung Anies. Namun, setelah deklarasi Anies-Cak Imin, Demokrat mundur dari koalisi tersebut.

Baca juga: Jejak Elektabilitas Cak Imin, Ketum PKB yang Akhirnya Dipilih Jadi Cawapres Anies

Elektabitas Cak Imin dari berbagai lembaga survei

Diberitakan sebelumnya, menurut survei sejumlah lembaga, elektabilitas Cak Imin di bursa cawapres masih minim di kisaran satu persen, bahkan kurang. Tingkat keterpilihan Muhaimin jauh di bawah figur-figur ternama seperti Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Survei Litbang Kompas yang diselenggarakan pada 27 Juli-7 Agustus 2023, misalnya, merekam elektabilitas Cak Imin sebesar 0,4 persen. Angka tersebut masih kalah dibanding AHY (5,1 persen), Menkopolhukam Mahfud MD (3,7 persen), Menteri Sosial Tri Rismaharini (1,7 persen), dan mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo (0,6 persen).

Survei Indikator Politik Indonesia pada 20-24 Juni 2023 juga menunjukkan hasil serupa. Menurut survei tersebut, elektabilitas Cak Imin hanya 0,8 persen.

Angka ini jauh di bawah tingkat keterpilihan AHY (11,4 persen), Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (5,5 persen), Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka (2,9 persen), mantan Panglima TNI Andika Perkasa (2,8 persen), dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (1,1 persen).

Baca juga: Cak Imin Klarifikasi soal Janji Subsidi BBM Gratis Jika Menang Pilpres

Menurut survei tersebut, elektabilitas Cak Imin sama dengan mantan Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti (0,8 persen), dan sedikit lebih unggul dibanding Ketua DPR RI Puan Maharani (0,7 persen).

Sementara itu, hasil jajak pendapat Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 1-8 Juli 2023 juga tak jauh berbeda. Lagi-lagi, elektabilitas Muhaimin kalah dari AHY (9,5 persen).

Muhaimin juga tak lebih unggul dibanding Gibran Rakabuming (7,6 persen), Khofifah Indar Parawansa (3,8 persen), Airlangga Hartarto (2,6 persen), Andika Perkasa (1,6 persen), Susi Pudjiastuti (1,3 persen), Tri Rismaharini (1,3 persen), dan putri Presiden Keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yenny Wahid (1,3 persen).

Dalam survei ini, elektabilitas Muhaimin sedikit menungguli Puan Maharani (0,8 persen), mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU Said Aqil Siradj (0,4 persen), dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN Zulkifli Hasan (0,4 persen).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com