Sekjen PDI-P Ungkap Megawati Ingin Buat Peta 12 Wilayah Tumbuhan RI

BOGOR, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengungkapkan keinginan Ketua Umum PDI-P dan Presiden Kelima RI, Megawati Soekarnoputri membuat peta 12 wilayah tumbuhan di Indonesia.

Hal tersebut dia ungkapkan kepada peneliti IPB, saat mengadakan dialog di gedung Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL) IPB University, Baranangsiang, Bogor, Kamis (21/9/2023).

"Prof, Ibu (Megawati) itu ingin buat ini, jadi ini misalnya peta Indonesia, lalu dibagi dalam 12 (wilayah), ini ada rasionalitas secara geostrategik, dibagi 12," kata Hasto kepada peneliti IPB di Bogor, Kamis.

Hasto menuturkan, Megawati ingin membuat peta tanaman berdasarkan geografi wilayah-wilayahnya.

Baca juga: Perkuat Ketahanan Pangan, Pemprov Sulsel Gandeng GGP Lampung Kembangkan Budi Daya Tanaman Pisang

Apalagi, kata dia, tumbuh-tumbuhan yang kaya di Indonesia bisa memenuhi kebutuhan pangan rakyat agar tidak tergantung pada produk impor secara terus-menerus.

"Lalu, untuk merancang ini (Ilmu Sistematik Geografi dan Sosiologi tumbuh-tumbuhan), masyarakat kita punya (data) tradisi makannya apa, misalnya dalam gelombang pertama antara Aceh sampai Sumatera Utara, apa bulan Januari yang bisa mereka produksi, bulan Februari apa. Nah, Ibu kepengen itu," tutur Hasto.

Adapun untuk membuat peta tanaman-tanaman itu, kata Hasto, Megawati ingin dibuat secara dinamis dari Aceh hingga Papua.

Pasalnya, setiap daerah punya potensi tumbuhan yang berbeda-beda dari Aceh sampai Papua.

Baca juga: Tanaman Rambat Kok Tahu Jalur yang Benar untuk Memanjat? Ini Rahasianya

"Tetapi itu secara dinamis, sampai pada ke Papua. Sehingga masa nanti kita di sini musim durian, di sana enggak. Di sini umbi-umbian di sana enggak. Nah, sampai pada sistem distribusi dan memenuhi kebutuhan, kedaulatan pangan untuk kesejahteraan (masyarakat)," kata dia.

Lebih lanjut, Hasto menyatakan pangan menjadi lambang supremasi kepemimpinan suatu negara karena kerap digunakan menjamin kesejahteraan rakyat, bahkan sebagai alat perang.

Hasto mencontohkan pangan yang dijadikan lambang supremasi beberapa negara. India misalnya, berhenti mengekspor beras sejak 20 Juli 2023 untuk menurunkan harga beras di pasar domestik.

Ketentuan ini juga diikuti negara beberapa negara, termasuk Vietnam. Namun, Vietnam baru akan menerapkan penghentian ekspor beras keseluruhan pada tahun 2030.

"Harga beras naik saat ini hampir 30 persen. Dan berbagai negosiasi karena gandum oleh Rusia dan ukraina telah menjadi bagian alat hegemoni atau alat perang, padahal itu sangat bersentuhan dengan kemanusiaan," kata Hasto.

Sebagai informasi, kedatangan Hasto ke IPB untuk memenuhi undangan dialog dengan para peneliti IPB University mengenai pangan sebelum Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP ke-4.

Diketahui, PDI-P akan menggelar Rakernas IV pada 29 September 2023.

Forum tersebut akan mengangkat Tema 'Kedaulatan Pangan Untuk Kesejahteraan Rakyat' dengan Sub Tema Pangan Lambang Supremasi Kepemimpinan Negara Pada Dunia'.