Data Intelijen Parpol dan Suksesi Jokowi, Penyalahgunaan atau Peringatan?

JAKARTA, KOMPAS.com - Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang data yang diperoleh dari intelijen mengenai kondisi internal berbagai partai politik juga dikaitkan dengan pergantian kepemimpinan melalui pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

Jokowi menekankan pentingnya suksesi kepemimpinan pada 2024 mendatang demi mewujudkan Indonesia menjadi negara maju.

"Ini penting, 2024, 2029, 2034, itu sangat menentukan negara kita bisa melompat menjadi maju atau kita terjebak dalam middle income trap, terjebak pada jebakan negara berkembang," kata Jokowi saat membuka Rapat Kerja Nasional Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi di Hotel Salak, Bogor, Sabtu (16/9/2023) pekan lalu.

Menurut Jokowi, prediksi itu berdasarkan analisis para pakar dari Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), McKinsey, serta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Baca juga: Pengamat Sebut Parpol Tak Boleh Jadi Target Pantauan Intelijen dan Presiden

Jokowi mengatakan, Indonesia hanya punya waktu selama tiga periode kepemimpinan untuk mengubah status dari negara berkembang menjadi negara maju.

Menurut Jokowi, Indonesia tidak boleh bernasib sama seperti banyak negara Amerika Latin yang terus berada dalam posisi negara berkembang sejak 1950-an, padahal memiliki kesempatan buat menjadi negara maju.

"Kita tidak mau itu, dan kesempatan itu hanya ada di tiga periode kepemimpinan nasional kita. Itulah yang sulit," ujar Jokowi.

Menurut Jokowi, Indonesia di masa mendatang membutuhkan pemimpin yang bisa mengantarkan masyarakat berada di posisi negara maju, dan membawa kemakmuran dan kesejahteraan.

Baca juga: Jokowi Pegang Data Intelijen Daleman Parpol, Gubernur Lemhannas Ingatkan soal Skandal Watergate

"Tapi memang kepemimpinan itu sangat menentukan. Itulah yang akan melompatkan kita nanti menjadi negara maju," ucap Jokowi.

"Tetapi ini harus konsisten pemimpin siapapun ke depan harus ngerti masalah ini, tau mengenai ini. Mau kerja detil, mau menghitung, mau mengkalkulasi, dan cek di lapangan," sambung Jokowi.

Jokowi juga menyatakan mengetahui apa yang diinginkan oleh partai-partai politik menjelang Pilpres 2024.

"Saya tahu dalamnya partai seperti apa saya tahu, partai-partai seperti apa saya tahu. Ingin mereka menuju ke mana juga saya ngerti," kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi Nyatakan Pegang Data Intelijen soal Parpol, Cak Imin: Arah Koalisi Hak Masing-masing

Jokowi tidak membeberkan informasi apa yang ia ketahui dari partai-partai politik itu.

Ia hanya menjelaskan informasi itu ia dapat dari aparat intelijen yang berada di bawah kendalinya, baik itu Badan Intelijen Negara (BIN), Polri, maupun Badan Intelijen Strategis (BAIS) Tentara Nasional Indonesia (TNI).

"Dan informasi-informasi di luar itu, angka, data, survei, semuanya ada, dan itu hanya miliknya presiden karena dia langsung ke saya," ujar Jokowi.

Baca juga: Gubernur Lemhannas Yakin Jokowi Tahu Batasan soal Penggunaan Data Intelijen

Penyalahgunaan wewenang atau peringatan?

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai pernyataan Jokowi memperlihatkan telah terjadi penyalahgunaan wewenang oleh eksekutif terhadap badan intelijen.

"Persoalan ini merupakan bentuk penyalahgunaan intelijen untuk tujuan tujuan politik Presiden dan bukan untuk tujuan politik negara," Ketua Centra Initiative Al Araf yang menjadi bagian dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, dalam keterangan yang dikutip pada Senin (18/9/2023).

Menurut Al Araf, lembaga intelijen dibentuk untuk dan demi kepentingan keamanan nasional dalam meraih tujuan politik negara, dan bukan untuk tujuan politik presiden.

"Pengumpulan data dan informasi yang dilakukan oleh intelijen hanya boleh digunakan untuk kepentingan pengambilan kebijakan, bukan disalahgunakan untuk memata-matai semua aktor politik untuk kepentingan politik pribadinya," ujar Al Araf.

Baca juga: Jokowi Punya Data Intelijen Internal Parpol, Mahfud Klaim Tak ada Urusannya dengan Cawe-Cawe

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai pernyataan Jokowi merupakan sebuah pertanda dan peringatan buat para elite politik supaya jangan mengganggu stabilitas nasional menjelang perhelatan pemilihan umum (Pemilu) dan Pilpres 2024.

"Sulit dimungkiri bahwa ini 'alarm politik' dari beliau kepada seluruh Ketum Partai, King & Queen Maker, maupun kelompok kepentingan lainnya agar jangan 'bermain api' atau mencoba mengganggu stabilitas nasional yang kondusif," kata Agung.

(Penulis: Ardito Ramadhan, Editor: Icha Rastika)