Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
SOROT POLITIK

ASEAN Harus Kurangi 78 Persen Energi Fosil, Jokowi: Transisi Energi Perlu Dipercepat

Kompas.com - 06/09/2023, 19:13 WIB
Inang Sh ,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Presiden) mengatakan, ketergantungan Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) terhadap sumber energi fosil harus dikurangi sehingga transisi energi kawasan perlu dipercepat. 

Dia menyebutkan, ASEAN harus mengurangi 78 persen sumber energi yang berasal fosil. Pada saat yang sama, ASEAN bepotensi besar dalam ekonomi digital.

Sebab, dalam satu dekade ke depan, ekonomi digital di ASEAN diperkirakan akan mencapai 1 triliun dollar Amerika Serikat (AS) untuk produk domestik bruto (PDB) kawasan. 

“Hal ini dapat dicapai melalui pemanfaatan digitalisasi ekonomi dan transfer teknologi,” ujarnya saat memimpin Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-24 ASEAN Republik Korea Selatan (RoK) di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (6/9/2023). 

Jokowi mengatakan, transisi energi dan transformasi digital membutuhkan investasi dan transfer teknologi yang tidak sedikit.

Baca juga: KTT ke-43 ASEAN: Memperkuat Geopolitik Indonesia Menuju Negara Maju

“Dengan demikian, dibutuhkan kolaborasi dan kemitraan untuk mewujudkannya,” ucapnya dalam siaran pers, Rabu.  

Untuk itu, Jokowi mengapresiasi gelaran KTT ke-24 ASEAN RoK yang dihadiri para pemimpin negara-negara ASEAN dan Presiden Korea Selatan Yoon Suk-Yeol tersebut.

“Kemitraan ASEAN-Korsel adalah partnership of the future dengan pilar utama kemitraan melalui transisi energi dan transformasi digital,” ujarnya. 

Dalam lima tahun terakhir, total nilai perdagangan ASEAN dan Korsel mengalami peningkatan, dari 162,55 miliar dollar AS pada 2018 menjadi 223,96  miliar dollar AS pada 2022. 

Berkenaan dengan itu, beberapa pemimpin negara ASEAN mendukung adanya studi bersama tentang review implementasi ASEAN-Korea Free Trade Agreement (AKFTA). 

Baca juga: Menlu: KTT ASEAN-China Hasilkan Kesepakatan Kerja Sama dalam 6 Dokumen

Hasil studi bersama tersebut menjadi referensi untuk memulai upgrading perjanjian dalam waktu dekat.  

Beberapa fokus area kerja sama komprehensif yang didorong, yakni upaya digitalisasi dan pengembangan sumber daya manusia (SDM), fasilitasi perdagangan dan investasi, hingga pengembangan infrastruktur dalam transformasi hijau. 

Jokowi menyebutkan, hubungan kemitraan ASEAN-RoK sebagai kemitraan masa depan yang memiliki transisi energi dan transformasi digital sebagai pilar utama. 

“Saya mengapresiasi dukungan Korsel terhadap ASEAN-Indo-Pacific Forum. Ini adalah wujud nyata kerja sama  inklusif untuk menjaga stabilitas dan kesejahteraan di kawasan Indo-Pasifik,” katanya 

Jokowi menilai, kemitraan masa depan antara ASEAN-RoK hanya bisa dicapai jika stabilitas kawasan dapat dijaga serta sikap saling percaya dan keinginan bekerja sama ditingkatkan.

Baca juga: Buka KTT ASEAN-Korea Selatan, Jokowi Tekankan Kemitraan Transisi Energi dan Transformasi Digital

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com