Salin Artikel

ASEAN Harus Kurangi 78 Persen Energi Fosil, Jokowi: Transisi Energi Perlu Dipercepat

KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Presiden) mengatakan, ketergantungan Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) terhadap sumber energi fosil harus dikurangi sehingga transisi energi kawasan perlu dipercepat. 

Dia menyebutkan, ASEAN harus mengurangi 78 persen sumber energi yang berasal fosil. Pada saat yang sama, ASEAN bepotensi besar dalam ekonomi digital.

Sebab, dalam satu dekade ke depan, ekonomi digital di ASEAN diperkirakan akan mencapai 1 triliun dollar Amerika Serikat (AS) untuk produk domestik bruto (PDB) kawasan. 

“Hal ini dapat dicapai melalui pemanfaatan digitalisasi ekonomi dan transfer teknologi,” ujarnya saat memimpin Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-24 ASEAN Republik Korea Selatan (RoK) di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (6/9/2023). 

Jokowi mengatakan, transisi energi dan transformasi digital membutuhkan investasi dan transfer teknologi yang tidak sedikit.

“Dengan demikian, dibutuhkan kolaborasi dan kemitraan untuk mewujudkannya,” ucapnya dalam siaran pers, Rabu.  

Untuk itu, Jokowi mengapresiasi gelaran KTT ke-24 ASEAN RoK yang dihadiri para pemimpin negara-negara ASEAN dan Presiden Korea Selatan Yoon Suk-Yeol tersebut.

“Kemitraan ASEAN-Korsel adalah partnership of the future dengan pilar utama kemitraan melalui transisi energi dan transformasi digital,” ujarnya. 

Dalam lima tahun terakhir, total nilai perdagangan ASEAN dan Korsel mengalami peningkatan, dari 162,55 miliar dollar AS pada 2018 menjadi 223,96  miliar dollar AS pada 2022. 

Berkenaan dengan itu, beberapa pemimpin negara ASEAN mendukung adanya studi bersama tentang review implementasi ASEAN-Korea Free Trade Agreement (AKFTA). 

Hasil studi bersama tersebut menjadi referensi untuk memulai upgrading perjanjian dalam waktu dekat.  

Beberapa fokus area kerja sama komprehensif yang didorong, yakni upaya digitalisasi dan pengembangan sumber daya manusia (SDM), fasilitasi perdagangan dan investasi, hingga pengembangan infrastruktur dalam transformasi hijau. 

Jokowi menyebutkan, hubungan kemitraan ASEAN-RoK sebagai kemitraan masa depan yang memiliki transisi energi dan transformasi digital sebagai pilar utama. 

“Saya mengapresiasi dukungan Korsel terhadap ASEAN-Indo-Pacific Forum. Ini adalah wujud nyata kerja sama  inklusif untuk menjaga stabilitas dan kesejahteraan di kawasan Indo-Pasifik,” katanya 

Jokowi menilai, kemitraan masa depan antara ASEAN-RoK hanya bisa dicapai jika stabilitas kawasan dapat dijaga serta sikap saling percaya dan keinginan bekerja sama ditingkatkan.

Dia menyebutkan, kemitraan masa depan hanya akan bisa dicapai jika stabilitas kawasan dijaga, tensi dan rivalitas diturunkan, strategic trust dipertebal, dan habit of cooperation ditingkatkan.  

“Ini merupakan tanggung jawab kita semua yang berada di kawasan Indo-Pasifik,” tegas Jokowi. 

Sebelumnya, Presiden Yoon menegaskan komitmen Korsel untuk meningkatkan dukungan ke kawasan melalui platform ASEAN, Mekong River, dan Brunei-Indonesia-Malaysia-Philippine East Asia Growth Area (BIMP-EAGA).

Dia menyampaikan pula komitmen dukungan sebesar 30 juta dollar AS dalam lima tahun ke depan untuk mendukung transformasi digital kawasan ASEAN. 

Yoon juga memaparkan inisiatif lain, yakni Korea-ASEAN Solidarity Initiative (KASI) sebagai strategi Indo-Pasifik kedua pihak untuk mempromosikan sentralitas ASEAN guna menjaga stabilitas di kawasan Indo-Pasifik.

Turut hadir mendampingi Presiden Jokowi dalam kegiatan itu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

https://nasional.kompas.com/read/2023/09/06/19134451/asean-harus-kurangi-78-persen-energi-fosil-jokowi-transisi-energi-perlu

Terkini Lainnya

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Nasional
Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Nasional
Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke