Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
SOROT POLITIK

ASEAN Harus Kurangi 78 Persen Energi Fosil, Jokowi: Transisi Energi Perlu Dipercepat

Kompas.com - 06/09/2023, 19:13 WIB
Inang Sh ,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Presiden) mengatakan, ketergantungan Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) terhadap sumber energi fosil harus dikurangi sehingga transisi energi kawasan perlu dipercepat. 

Dia menyebutkan, ASEAN harus mengurangi 78 persen sumber energi yang berasal fosil. Pada saat yang sama, ASEAN bepotensi besar dalam ekonomi digital.

Sebab, dalam satu dekade ke depan, ekonomi digital di ASEAN diperkirakan akan mencapai 1 triliun dollar Amerika Serikat (AS) untuk produk domestik bruto (PDB) kawasan. 

“Hal ini dapat dicapai melalui pemanfaatan digitalisasi ekonomi dan transfer teknologi,” ujarnya saat memimpin Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-24 ASEAN Republik Korea Selatan (RoK) di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (6/9/2023). 

Jokowi mengatakan, transisi energi dan transformasi digital membutuhkan investasi dan transfer teknologi yang tidak sedikit.

Baca juga: KTT ke-43 ASEAN: Memperkuat Geopolitik Indonesia Menuju Negara Maju

“Dengan demikian, dibutuhkan kolaborasi dan kemitraan untuk mewujudkannya,” ucapnya dalam siaran pers, Rabu.  

Untuk itu, Jokowi mengapresiasi gelaran KTT ke-24 ASEAN RoK yang dihadiri para pemimpin negara-negara ASEAN dan Presiden Korea Selatan Yoon Suk-Yeol tersebut.

“Kemitraan ASEAN-Korsel adalah partnership of the future dengan pilar utama kemitraan melalui transisi energi dan transformasi digital,” ujarnya. 

Dalam lima tahun terakhir, total nilai perdagangan ASEAN dan Korsel mengalami peningkatan, dari 162,55 miliar dollar AS pada 2018 menjadi 223,96  miliar dollar AS pada 2022. 

Berkenaan dengan itu, beberapa pemimpin negara ASEAN mendukung adanya studi bersama tentang review implementasi ASEAN-Korea Free Trade Agreement (AKFTA). 

Baca juga: Menlu: KTT ASEAN-China Hasilkan Kesepakatan Kerja Sama dalam 6 Dokumen

Hasil studi bersama tersebut menjadi referensi untuk memulai upgrading perjanjian dalam waktu dekat.  

Beberapa fokus area kerja sama komprehensif yang didorong, yakni upaya digitalisasi dan pengembangan sumber daya manusia (SDM), fasilitasi perdagangan dan investasi, hingga pengembangan infrastruktur dalam transformasi hijau. 

Jokowi menyebutkan, hubungan kemitraan ASEAN-RoK sebagai kemitraan masa depan yang memiliki transisi energi dan transformasi digital sebagai pilar utama. 

“Saya mengapresiasi dukungan Korsel terhadap ASEAN-Indo-Pacific Forum. Ini adalah wujud nyata kerja sama  inklusif untuk menjaga stabilitas dan kesejahteraan di kawasan Indo-Pasifik,” katanya 

Jokowi menilai, kemitraan masa depan antara ASEAN-RoK hanya bisa dicapai jika stabilitas kawasan dapat dijaga serta sikap saling percaya dan keinginan bekerja sama ditingkatkan.

Baca juga: Buka KTT ASEAN-Korea Selatan, Jokowi Tekankan Kemitraan Transisi Energi dan Transformasi Digital

Dia menyebutkan, kemitraan masa depan hanya akan bisa dicapai jika stabilitas kawasan dijaga, tensi dan rivalitas diturunkan, strategic trust dipertebal, dan habit of cooperation ditingkatkan.  

“Ini merupakan tanggung jawab kita semua yang berada di kawasan Indo-Pasifik,” tegas Jokowi. 

Sebelumnya, Presiden Yoon menegaskan komitmen Korsel untuk meningkatkan dukungan ke kawasan melalui platform ASEAN, Mekong River, dan Brunei-Indonesia-Malaysia-Philippine East Asia Growth Area (BIMP-EAGA).

Dia menyampaikan pula komitmen dukungan sebesar 30 juta dollar AS dalam lima tahun ke depan untuk mendukung transformasi digital kawasan ASEAN. 

Yoon juga memaparkan inisiatif lain, yakni Korea-ASEAN Solidarity Initiative (KASI) sebagai strategi Indo-Pasifik kedua pihak untuk mempromosikan sentralitas ASEAN guna menjaga stabilitas di kawasan Indo-Pasifik.

Baca juga: Bertemu Jokowi, Kamala Harris Sebut AS Ingin Tingkatkan Arus Bisnis dengan Indonesia

Turut hadir mendampingi Presiden Jokowi dalam kegiatan itu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com