Pancasila dan Warisan Berpikir Merdeka

Kemerdekaan berpikir harusnya memberi ruang koeksistensi dengan kesetaraan hak bagi berbagai kelompok etnis, budaya dan agama.

Dalam hal menyikapi perbedaan identitas yang terjadi di tengah masyarakat, terkadang perbedaan tersebut memiliki ekses negatif terhadap persatuan kebangsaan kita.

Misalnya perbedaan sentimen keagamaan membawa konflik antarumat beragama, perbedaan kearifan lokal membawa konflik antaretnis, dan perbedaan kompetisi kursi politik membawa konflik antargolongan elite kekuasaan.

Perbedaan-perbedaan tersebut yang jika disikapi dan dipahami secara proporsional akan menjadi bekal positif bagi pertumbuhan kemerdekaan berpikir kita atas nama demokrasi untuk masa depan.

Namun sebaliknya, jika perbedaan-perbedaan tersebut tidak disikapi dan dipahami dengan semangat kemerdekaan berpikir, maka dapat dipastikan cepat atau lambat persatuan kebangsan kita akan sirna.

Hal ini yang dikhawatirkan oleh ‘the founding fathers’ negara kita dalam awal-awal tahapan perumusan Pancasila.

Oleh karena itu, diperlukan penyegaran pemahaman dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila untuk menangkal berjangkitnya beragam ancaman atas nama penyimpangan identitas.

Dengan menguatkan nilai-nilai Ketuhanan yang berkebudayaan, kebangsaan yang berprikemanusiaan, serta demokrasi permusyawaratan yang berorientasi keadilan sosial, Indonesia diharapkan mampu menghadapi perkembangan baru dengan suatu visi Indonesia Emas 2045.

Tinggal masalahnya, bagaimana setiap individu maupun kelompok dituntut untuk memiliki komitmen kebangsaan untuk kemudian diamalkan secara konsisten di segala lapis dan bidang kehidupan berbangsa dan bernegara.

Di sinilah letak masalahnya. Setelah 78 tahun kemerdekaan, keluhuran nilai-nilainya Pancasila sebagai dasar dan falsafah bernegara terus “diimpikan” dengan defisit kemampuan untuk menjamin kemerdekaan berpikir.