JAKARTA, KOMPAS.com - Panggung politik geger. Tiba-tiba saja, muncul kabar bakal calon presiden (capres) Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, menggandeng Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres).
Padahal, Anies dan Muhaimin berada di poros politik berbeda. Anies dicapreskan oleh Nasdem dan didukung oleh Partai Demokrat serta Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Sementara, setahun belakangan, PKB berkoalisi dengan Gerindra mendukung pencapresan Prabowo Subianto. Belakangan, Prabowo mendapat amunisi dukungan tambahan dari Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional.
Kabar bersatunya Anies dan Muhaimin ini seketika menyulut amarah Demokrat. Di sisi lain, Anies dan Muhaimin belum angkat bicara.
Baca juga: Anies Setuju Muhaimin Jadi Cawapres, Demokrat: Rentetan Pengkhianatan!
Kabar duet Anies-Muhaimin pertama kali diungkap oleh Partai Demokrat. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Demokrat Teuku Riefky Harsya mengatakan, nama Muhaimin ditunjuk langsung oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.
Katanya, keputusan itu diambil secara sepihak oleh Surya Paloh setelah ia bertemu dengan Muhaimin di markas Nasdem di Menteng, Jakarta, Selasa (29/8/2023).
“Secara sepihak Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai cawapres Anies tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS,” ujar Riefky dalam keterangannya, Kamis (31/8/2023) sore.
Usai pertemuan itu, lanjut Riefky, Surya langsung memanggil Anies untuk menyampaikan keputusan tersebut. Ternyata, Anies setuju dirinya berpasangan dengan Muhaimin pada pemilu presiden (pilpres) mendatang.
“Bahwa Anies telah menyetujui kerja sama politik Partai Nasdem dan PKB untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketum Nasdem, Surya Paloh,” ucap Riefky.
Baca juga: Soal Isu Dipilih Jadi Cawapres Anies, Muhaimin Bungkam
Namun demikian, keputusan itu tak langsung disampaikan Anies ke Demokrat dan PKS, dua partai yang mendukungnya sebagai bakal capres. Anies justru mengutus juru bicaranya, Sudirman Said, untuk bicara ke kedua partai, sehari setelahnya atau Rabu (30/8/2023),
Demokrat pun mengaku dipaksa menerima keputusan itu. Partai bintang mercy tersebut menilai, penunjukan Muhaimin sebagai cawapres merupakan bentuk pengkhianatan Nasdem dan Anies atas piagam pembentukan Koalisi Perubahan untuk Persatuan.
Dalam piagam itu disebutkan, Nasdem, Demokrat, dan PKS sepakat untuk berkoalisi dan memberikan mandat pada Anies untuk menentukan bakal cawapres sendiri.
Riefky bahkan mengeklaim, pada 14 Juni 2023 lalu, Anies sebenarnya sudah menunjuk Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sebagai pendampingnya untuk Pilpres 2024. Namun, tiba-tiba saja situasi berubah drastis.
“Pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh capres Anies Baswedan yang telah diberikan mandat untuk memimpin Koalisi Perubahan,” ucap Riefky.
Kompas.com mencoba menemui Muhaimin di kediamannya di Jalan Widya Chandra 4 Nomor 23, Jakarta Selatan, Kamis (31/8/2023) malam. Namun, saat dikonfirmasi terkait kabar ini, Muhaimin bungkam.