Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Surya Paloh Tegaskan Tak Ada Arahan Jokowi untuk Pasangkan Anies dan Muhaimin

Kompas.com - 31/08/2023, 23:28 WIB
Tatang Guritno,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan, tak ada arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memasangkan Anies Baswedan dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar di pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Meskipun, ia mengakui baru bertemu dengan Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (31/9/2023) sore.

“Enggak ada arahan (Jokowi),” kata Surya Paloh di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Kamis malam.

Ia pun mengaku bahwa wacana menduetkan Anies dan Muhaimin tidak pernah direncanakan jauh hari sebelumnya.

“Saya harus jujur menyatakan enggak pernah ada yang dipersiapkan,” ujarnya.

Baca juga: Surya Paloh Hormati Keputusan Demokrat jika Pilih Hengkang dari Koalisi Perubahan

Namun, Surya Paloh mengungkapkan, sampai saat ini Muhaimin Iskandar belum resmi menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres) Anies.

Hanya saja, ia berharap Muhaimin bisa menjadi pendamping Anies untuk menambal suara di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

“Harapan kita kalau itu memang terjadi, ya demikian pasti. Kan enggak ada harapan kita ke arah negatif, harapan kita ke arah positif,” kata Surya Paloh.

Sebelumnya, anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan, Nasdem menahan pengumuman bakal cawapres KPP karena Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tidak boleh maju sebagai pendamping Anies.

Rumor itu, menurut Syarief, muncul setelah Surya Paloh bertemu Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada 17 Juli 2023.

Baca juga: Sudirman Said Sebut Penentuan Cawapres Anies Belum Bisa Diputuskan karena Partai Koalisi Beda Pandangan

Terbaru, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya mengungkap kekecewaan partainya atas penunjukan Muhaimin Iskandar sebagai bakal cawapres Anies.

Bahkan, Riefky menganggap Anies Baswedan telah melakukan pengkhianatan politik. Sebab, menyetujui keputusan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang memasangkannya dengan Muhaimin Iskandar.

"Kemarin, 30 Agustus 2023, kami mendapatkan informasi dari Sudirman Said, mewakili capres Anies Baswedan, bahwa Anies telah menyetujui kerja sama politik Partai Nasdem dan PKB, untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar,” kata Riefky dalam keterangannya, Kamis.

“Persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketum Nasdem, Surya Paloh,” ujarnya lagi.

Diketahui, PKB sebenarnya sudah berkoalisi dengan Partai Gerindra, Partai Golkar, dan Partai Amanat Nasional (PAN) untuk mengusung Prabowo sebagai bakal capres.

Sementara itu, Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membangun Koalisi Perubahan untuk Persatuan untuk mengusung Anies sebagai bakal capres.

Baca juga: Dituduh Berkhianat Ajukan Duet Anies-Muhaimin, Surya Paloh: Model Saya Bakat Sebagai Pengkhianat?

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com