Saat Anies Bicara soal Kebebasan Berpendapat hingga Keinginan Miskinkan Koruptor...

Pembangunan infrastruktur

Masalah lain yang disoroti Anies ialah soal pembangunan infrastruktur. Anies mengkritik skema pembebasan lahan proyek jalan tol yang menurutnya belum adil bagi masyarakat, khususnya terhadap pemilik lahan yang terdampak.

Dia mengatakan, pembangunan jalan tol seharusnya menggunakan skema bagi hasil dengan pemilik lahan, bukan melalui pembebasan lahan yang tak memberikan manfaat jangka panjang.

Baca juga: Mahasiswa UI Sindir Anies Belum Bayar Pemotongan Gaji ASN DKI yang Digunakan untuk Program Bansos Covid-19

"Jadi saya beri contoh, misalnya, kita bangun jalan tol, saya pernah sampaikan, kita bangun jalan tol, ratusan kilometer itu kita melakukan pembebasan lahan, lebarnya mungkin 80 meter sepanjang itu," kata Anies.

"Nah, ketika lahan itu dibebaskan, kepemilikan lahan itu pindah kepada investor, rakyat di sana melepaskan dan menerima uang, habis itu selesai, bisnis selesai," ujar dia.

Padahal, menurut Anies, kebijakan pemerintah harusnya memikirkan efek jangka panjang terhadap ekonomi masyarakat. Program pemerintah juga mestinya memberikan kesetaraan.

Oleh karena itu, lanjut Anies, pembangunan jalan tol seharusnya dilakukan dengan cara pernyertaan modal dalam bentuk lahan kepada masyarakat yang terdampak. Dengan cara itu, masyarakat akan terus mendapat manfaat ekonomi selama jalan tol tersebut digunakan.

"Jika (pembebasan lahan) dianggap sebagai penyertaan modal dalam bentuk tanah sesuai dengan ukurannya, maka sampai kapan pun ada tol itu ada, rakyat pemilik tanah itu dia bisa ikut mendapatkan keuntungan atas tol yang dibangun di atas tanah dia. Itu yang saya maksud, jadi keadilan di situ," ucap Anies.

Baca juga: Anies Sebut Kuliah Kebangsaan di UI Bukan Ajang Kampanye Pilpres

Anies menambahkan, akses pengelolaan lahan seperti pembangunan rest area dan fasilitas lainnya juga harus menyertakan masyarakat.

Menurutnya, ketimpangan yang saat ini terjadi disebabkan karena investor mengambil alih lahan pada awal pembangunan, sehingga dan manfaat ekonomi tak banyak diterima masyarakat sekitar pembangunan.

"(Pembangunan) rest area (misalnya), itu tanah milik sekeluarga dijual, yang beli siapa? Orang di Jakarta, lalu tempat itu jadi tempat isitrahat ratusan mobil tiap minggu, dan yang jual itu kalau dia lihat dia menyesal kenapa tanah itu saya jual," tutur Anies.

"Bayangkan kalau tanah itu milik koperasi desa, sampai kapan pun rest area itu ada, masyarakat di sana akan dapat manfaatnya. Jadi bukan (pembangunan) tolnya yang diubah, tapi cara mendistribusikan manfaat dari tol itu yang diubah," lanjut bakal capres yang diusung Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

(Penulis: Singgih Wiryono | Editor: Icha Rastika, Dani Prabowo)