Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Anies Bicara soal Kebebasan Berpendapat hingga Keinginan Miskinkan Koruptor...

Kompas.com - 30/08/2023, 08:38 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

Pertama, karena kebutuhan yang lebih besar dari penghasilan. Menurut dia, solusi dari masalah ini adalah memberikan gaji sesuai dengan kebutuhan pegawai.

Masalah kedua, korupsi karena keserakahan. Anies menyebut, persoalan ini tak ada obatnya, kecuali hukum yang membuat jera.

"Kalau hukuman tidak menjerakan, maka keserakahan akan mencari jalannya," ucap Anies.

Untuk mengatasi ini, menurut Anies, hukum terhadap koruptor harus dibuat seberat mungkin, salah satunya memiskinan pelaku korupsi. Dia bilang, setiap pelaku korupsi takut akan kemiskinan.

"Pemiskinan ini harus, dan ini yang harus menjadi pegangan kita semua," katanya.

Baca juga: Anies Kritik Skema Pembebasan Lahan dalam Pembangunan Jalan Tol

Akar korupsi yang ketiga, lanjut Anies, terkait dengan sistem pemerintahan. Anies mengatakan, untuk menekan angka korupsi, sistem yang ada saat ini harus bersama-sama diperbaiki.

"Kalau itu ditangani Insya Allah (korupsi) bisa (teratasi)," kata dia.

Biaya pendidikan

Anies juga menyinggung mahalnya biaya pendidikan, khususnya di tingkat perguruan tinggi. Menurutnya, tingginya biaya kuliah disebabkan karena industrialisasi pendidikan sejak puluhan tahun lalu.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu pun usul pemerintah ikut menyokong biaya kuliah para mahasiswa. Dengan skema demikian, pihak kampus tidak perlu pusing mencari anggaran operasional dan program pendidikan.

"Supaya apa? Pengelola universitas itu konsentrasi pada pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan bukan semata-mata pada aspek bisnis dari universitas ini," ujar Anies.

"Kalau tidak, mahasiswa pun dipandang sebagai revenue streams, dipandang sebagai customer, sumber dana," lanjutnya.

Menurut Anies, pihak kampus tak bisa sepenuhnya disalahkan atas mahalnya biaya kuliah. Untuk mengatasi problem ini, kebijakan pemerintah pusat harus diperbaiki. 

"Kalau itu tidak diubah, dekan, rektor terkunci. Kami melihat ini harus diubah," ucap dia.

Anies berpendapat, negara tak perlu ragu membuat kebijakan pembiayaan yang mendukung biaya kuliah murah. Menurutnya, hal ini penting demi melahirkan sumber daya manusia yang cemerlang untuk masa depan.

"Kami termasuk yang melihat perguruan tinggi dan pendidikan, semua pengeluaran negara untuk ini jangan dipandang sebagai biaya, tapi harus dipandang sebagai investasi," kata Anies.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

Nasional
Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Nasional
Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

Nasional
Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

Nasional
Jemaah Haji Bersiap Menuju Makkah, Ketua PPIH Arab Saudi Pastikan Hak Jemaah Terpenuhi

Jemaah Haji Bersiap Menuju Makkah, Ketua PPIH Arab Saudi Pastikan Hak Jemaah Terpenuhi

Nasional
Soal RUU Penyiaran, Setara Institute: DPR dan Pemerintah Harus Perluas Partisipasi Publik

Soal RUU Penyiaran, Setara Institute: DPR dan Pemerintah Harus Perluas Partisipasi Publik

Nasional
PDI-P Bakal Jemput Bola Kader untuk Maju di Pilkada Sumut

PDI-P Bakal Jemput Bola Kader untuk Maju di Pilkada Sumut

Nasional
Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen TNI AD, Dian Andriani Harap Kowad Lain Menyusul

Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen TNI AD, Dian Andriani Harap Kowad Lain Menyusul

Nasional
Jokowi Bakal Tinjau Lokasi Banjir Lahar di Sumbar Pekan Depan

Jokowi Bakal Tinjau Lokasi Banjir Lahar di Sumbar Pekan Depan

Nasional
Nurul Ghufron Tak Hadir karena Belum Tuntas Siapkan Pembelaan, Dewas KPK Tunda Sidang Etik

Nurul Ghufron Tak Hadir karena Belum Tuntas Siapkan Pembelaan, Dewas KPK Tunda Sidang Etik

Nasional
PDI-P Tuding Jokowi Cawe-cawe Pilkada dengan Bansos Beras, Ngabalin: Segera Lah Move on

PDI-P Tuding Jokowi Cawe-cawe Pilkada dengan Bansos Beras, Ngabalin: Segera Lah Move on

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Ngabalin: Mudah-mudahan Cepat, Itu Arah Haluan Prabowo-Gibran

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Ngabalin: Mudah-mudahan Cepat, Itu Arah Haluan Prabowo-Gibran

Nasional
Risma Relokasi 2 Posko Pengungsian Banjir Lahar Dingin di Sumbar yang Berada di Zona Merah

Risma Relokasi 2 Posko Pengungsian Banjir Lahar Dingin di Sumbar yang Berada di Zona Merah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com