Saat Anies Bicara soal Kebebasan Berpendapat hingga Keinginan Miskinkan Koruptor...

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon presiden (capres) dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, menjadi narasumber dalam kuliah kebangsaan yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia (UI), Selasa (29/8/2023).

Dalam momen itu, Anies menyoroti banyak hal yang menurutnya masih menjadi persoalan negara. Misalnya, perihal demokrasi, korupsi, pendidikan yang mahal, hingga pembangunan infrastruktur.

Selain memaparkan sejumlah masalah, Anies juga menyampaikan gagasan untuk mengatasi problem tersebut. Berikut di antaranya.

Demokrasi tak sehat

Ketika bicara soal demokrasi, Anies menyinggung frasa "Negeri Konoha" dan "Negeri Wakanda" yang berseliweran di media sosial. Menurutnya, kata ganti tersebut muncul ketika masyarakat hendak menyampaikan kritik ke pemerintah atas suatu peristiwa atau kebijakan, namun diperhalus lewat "self censorship".

Penggunaan frasa itu, menurut Anies, menjadi tanda ketakutan publik saat memberikan kritik. Padahal, katanya, masyarakat hidup di era demokrasi yang mestinya menghargai kebebasan berpendapat.

Adapun Konoha adalah sebutan untuk salah satu desa ninja pada serial komik "Naruto". Sementara Wakanda merupakan sebutan wilayah atau negara di dalam serial film "Avengers".

"Ini sekarang yang jadi masalah, karena kita saksikan di sosial media banyak sekali yang kalau mau nulis itu nyebutnya Konoha, Wakanda. Apa artinya? Ini menunjukan ada self censorship (memberikan sensor terhadap diri sendiri)," kata Anies.

Contoh lainnya, ketika hendak mengkritik soal polusi udara di Jakarta, warganet justru menyalahkan pemerintah Kota Lahore di Pakistan, alih-alih mengkritik pemerintah sendiri.

"Ini tanda-tanda (Demokrasi) yang tidak sehat,” ujarnya.

Anies mengatakan, ada dua sistem pemerintahan di dunia, yakni demokratis dan non demokratis. Sistem demokratis didasari pada trust atau rasa percaya.

Sebuah negara yang demokratis, kata Anies, mengandalkan kebebasan, keterbukaan, dan kepercayaan.

Sementara, sistem non demokratis pilarnya adalah fear atau rasa takut. Ia pun mencotohkan rezim otoriter yang mengandalkan rasa takut warga untuk pemerintah menjalankan kebijakan.

"Karena itu perhatikan rezim-rezim otoriter pasti mengandalkan rasa takut untuk menjalankan kekuasaannya, begitu rasa takut itu hilang rezimnya tumbang," ucap Anies.

"Ketika kita dalam demokrasi dan ada fear, sesungguhnya ini tanda-tanda yang tidak sehat, karena itu harus dikembalikan," tutur mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Korupsi tinggi

Dalam kesempatan yang sama, Anies juga menyoroti tingginya angka korupsi di Indonesia. Menurutnya, ada tiga jalan masuk seseorang berbuat korupsi.

Pertama, karena kebutuhan yang lebih besar dari penghasilan. Menurut dia, solusi dari masalah ini adalah memberikan gaji sesuai dengan kebutuhan pegawai.

Masalah kedua, korupsi karena keserakahan. Anies menyebut, persoalan ini tak ada obatnya, kecuali hukum yang membuat jera.

"Kalau hukuman tidak menjerakan, maka keserakahan akan mencari jalannya," ucap Anies.

Untuk mengatasi ini, menurut Anies, hukum terhadap koruptor harus dibuat seberat mungkin, salah satunya memiskinan pelaku korupsi. Dia bilang, setiap pelaku korupsi takut akan kemiskinan.

"Pemiskinan ini harus, dan ini yang harus menjadi pegangan kita semua," katanya.

Akar korupsi yang ketiga, lanjut Anies, terkait dengan sistem pemerintahan. Anies mengatakan, untuk menekan angka korupsi, sistem yang ada saat ini harus bersama-sama diperbaiki.

"Kalau itu ditangani Insya Allah (korupsi) bisa (teratasi)," kata dia.

Biaya pendidikan

Anies juga menyinggung mahalnya biaya pendidikan, khususnya di tingkat perguruan tinggi. Menurutnya, tingginya biaya kuliah disebabkan karena industrialisasi pendidikan sejak puluhan tahun lalu.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu pun usul pemerintah ikut menyokong biaya kuliah para mahasiswa. Dengan skema demikian, pihak kampus tidak perlu pusing mencari anggaran operasional dan program pendidikan.

"Supaya apa? Pengelola universitas itu konsentrasi pada pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan bukan semata-mata pada aspek bisnis dari universitas ini," ujar Anies.

"Kalau tidak, mahasiswa pun dipandang sebagai revenue streams, dipandang sebagai customer, sumber dana," lanjutnya.

"Kalau itu tidak diubah, dekan, rektor terkunci. Kami melihat ini harus diubah," ucap dia.

Anies berpendapat, negara tak perlu ragu membuat kebijakan pembiayaan yang mendukung biaya kuliah murah. Menurutnya, hal ini penting demi melahirkan sumber daya manusia yang cemerlang untuk masa depan.

"Kami termasuk yang melihat perguruan tinggi dan pendidikan, semua pengeluaran negara untuk ini jangan dipandang sebagai biaya, tapi harus dipandang sebagai investasi," kata Anies.

Pembangunan infrastruktur

Masalah lain yang disoroti Anies ialah soal pembangunan infrastruktur. Anies mengkritik skema pembebasan lahan proyek jalan tol yang menurutnya belum adil bagi masyarakat, khususnya terhadap pemilik lahan yang terdampak.

Dia mengatakan, pembangunan jalan tol seharusnya menggunakan skema bagi hasil dengan pemilik lahan, bukan melalui pembebasan lahan yang tak memberikan manfaat jangka panjang.

"Jadi saya beri contoh, misalnya, kita bangun jalan tol, saya pernah sampaikan, kita bangun jalan tol, ratusan kilometer itu kita melakukan pembebasan lahan, lebarnya mungkin 80 meter sepanjang itu," kata Anies.

"Nah, ketika lahan itu dibebaskan, kepemilikan lahan itu pindah kepada investor, rakyat di sana melepaskan dan menerima uang, habis itu selesai, bisnis selesai," ujar dia.

Padahal, menurut Anies, kebijakan pemerintah harusnya memikirkan efek jangka panjang terhadap ekonomi masyarakat. Program pemerintah juga mestinya memberikan kesetaraan.

Oleh karena itu, lanjut Anies, pembangunan jalan tol seharusnya dilakukan dengan cara pernyertaan modal dalam bentuk lahan kepada masyarakat yang terdampak. Dengan cara itu, masyarakat akan terus mendapat manfaat ekonomi selama jalan tol tersebut digunakan.

"Jika (pembebasan lahan) dianggap sebagai penyertaan modal dalam bentuk tanah sesuai dengan ukurannya, maka sampai kapan pun ada tol itu ada, rakyat pemilik tanah itu dia bisa ikut mendapatkan keuntungan atas tol yang dibangun di atas tanah dia. Itu yang saya maksud, jadi keadilan di situ," ucap Anies.

Anies menambahkan, akses pengelolaan lahan seperti pembangunan rest area dan fasilitas lainnya juga harus menyertakan masyarakat.

Menurutnya, ketimpangan yang saat ini terjadi disebabkan karena investor mengambil alih lahan pada awal pembangunan, sehingga dan manfaat ekonomi tak banyak diterima masyarakat sekitar pembangunan.

"(Pembangunan) rest area (misalnya), itu tanah milik sekeluarga dijual, yang beli siapa? Orang di Jakarta, lalu tempat itu jadi tempat isitrahat ratusan mobil tiap minggu, dan yang jual itu kalau dia lihat dia menyesal kenapa tanah itu saya jual," tutur Anies.

"Bayangkan kalau tanah itu milik koperasi desa, sampai kapan pun rest area itu ada, masyarakat di sana akan dapat manfaatnya. Jadi bukan (pembangunan) tolnya yang diubah, tapi cara mendistribusikan manfaat dari tol itu yang diubah," lanjut bakal capres yang diusung Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

(Penulis: Singgih Wiryono | Editor: Icha Rastika, Dani Prabowo)