Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Koalisi Pro Prabowo Ganti Nama, Dinilai Tak Banyak Berimbas pada Elektabilitas

Kompas.com - 30/08/2023, 06:30 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pergantian nama koalisi pendukung bakal calon presiden (capres) Pemilu 2024, Prabowo Subianto, dinilai tak terlalu berimbas pada elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Sekalipun nama koalisi itu kini sama dengan nama kabinet pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo, Indonesia Maju, publik yang pro pemerintah tak akan seketika mendukung Prabowo.

“Kalau ini dianggap bisa mendongkrak keterpilihan koalisi pendukung sih, ada sih efeknya, tapi menurut saya efeknya enggak terlalu besar,” kata analis komunikasi politik dari Universitas Padjadjaran Kunto Adi Wibowo kepada Kompas.com, Selasa (29/8/2023).

“Saya enggak yakin orang benar-benar memilih gara gara nama koalisinya,” tuturnya.

Baca juga: Jokowi, Prabowo, dan Ganjar Makan Siang Bersama di Pekalongan, Ada Bahas Politik

Kunto meyakini bahwa pergantian nama koalisi pendukung Prabowo memang dimaksudkan untuk menarik dukungan pemilih Jokowi atau pihak yang pro dengan pemerintah.

Nama koalisi sengaja dipilih identik dengan kabinet demi memperkuat spekulasi publik bahwa Jokowi memberi restu terhadap pencapresan Prabowo.

“Penggantian nama koalisi ini memang dimaksudkan untuk merangkul pemilih yang pro Jokowi dan mengasosiasikan koalisi ini dengan pemerintahan Pak Jokowi saat ini,” ujarnya.

Manuver itu, menurut Kunto, tak lepas dari tingginya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah. Survei terbaru Litbang Kompas yang dirilis Agustus 2023 misalnya, memperlihatkan bahwa mayoritas atau 74,3 persen responden puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.

Angka tersebut merupakan yang tertinggi selama periode kedua masa kepemimpinan Jokowi atau sejak 2019.

Baca juga: Zulhas Butuh Restu agar Erick Thohir Jadi Cawapres, PKB Sebut Kuncinya di Prabowo dan Cak Imin

Oleh karenanya, dengan janji melanjutkan program pemerintahan, kubu Prabowo berharap mampu mendulang dukungan lebih banyak lagi pada pemilu mendatang.

“Kan dari beberapa survei memang itu yang muncul, bahwa tingkat kepuasan presiden itu berkorelasi dengan pilihan mereka,” kata Kunto.

Namun demikian, lanjut Kunto, ketimbang nama koalisi, publik akan lebih mempertimbangkan visi, misi, dan program yang ditawarkan oleh kandidat capres-cawapres.

“Pada akhirnya kan yang dilihat bagaimana Pak Prabowo sebagai calon presiden bisa kemudian menerjemahkan atau membuat gagasan-gagasan yang sesuai dengan dia, ingin melanjutkan Pak Jokowi itu ingin melanjutkan ke mana,” tuturnya.

Untuk diketahui, koalisi pendukung Prabowo untuk Pilpres 2024 berganti “baju”. Sebelumnya, ketika Prabowo hanya didukung Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), kedua partai sepakat membentuk Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).

Belakangan, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Bulan Bintang (PBB) merapat ke koalisi ini. Sehingga, kongsi kelima partai berganti nama menjadi Koalisi Indonesia Maju.

Menurut Prabowo, perubahan nama itu disepakati oleh lima ketua umum partai politik koalisi yakni dirinya, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra.

“Kita sepakat koalisi kita, kita beri nama Koalisi Indonesia Maju,” kata Prabowo dalam pidato politiknya di hari ulang tahun (HUT) ke 25 PAN di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta, Senin (28/8/2023).

Baca juga: Golkar Ungkap Ada yang Usulkan Gibran Jadi Cawapres Prabowo di Koalisi Indonesia Maju

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com