Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Andang Subaharianto
Dosen

Antropolog, dosen di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember, Rektor UNTAG Banyuwangi, Sekjen PERTINASIA (Perkumpulan Perguruan Tinggi Nasionalis Indonesia)

Politik Dansa

Kompas.com - 25/08/2023, 14:05 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

MEGAWATI Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP, punya metafor yang menarik tentang situasi perpolitikan nasional akhir-akhir ini. Ia mengibaratkan orang berdansa.

”Berdansa itu bisa sendiri, bisa berduaan, bisa ramai-ramai, bisa slow motion, atau gerakannya pelan seperti waltz. Terus ada rumba yang gerakannya cepat. Terus ada rock and roll yang bergonta-ganti pasangan. Yang itu berganti di sana, lalu yang itu berganti di sini,” kata Megawati.

Metafor tersebut, kata Megawati, untuk menjawab pertanyaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang situasi perpolitikan pada akhir kepemimpinan yang kedua (Kompas.id, 22/08/2023).

Tampaknya tak salah. Saya mengamini “politik dansa” tersebut.

Coba kita lihat beberapa saja pergerakan akrobatik politik akhir-akhir ini. Baik dari partai politik (parpol) maupun perorangan.

Jauh sebelum PDIP mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden (bacapres), PSI sudah mengusung nama gubernur Jawa Tengah itu ke mana-mana.

Bahkan, kala itu di internal PDIP masih tarik-menarik antara Ganjar Pranowo dan Puan Maharani.

Hasil survei sejumlah lembaga saat itu memang selalu menempatkan Ganjar pada posisi tertinggi. Namun, beberapa hari lalu, dari panggung Kopi Darat Nasional (Kopdarnas), PSI memberi isyarat pindah ke lain hati, ke poros Prabowo Subianto.

PAN datang berombongan ke PDIP dan disambut oleh para elite partai pemenang pemilu dua kali berturut-turut itu.

PAN menyodorkan Erich Thohir, menteri BUMN yang pernah memegang posisi penting pada milad ke-100 tahun NU, sebagai bakal calon wakil presiden (bacawapres) mendampingi Ganjar.

Begitu pula Partai Golkar merapat ke PDIP. Boleh jadi juga menawarkan Airlangga Hartarto, sang ketua umum, sebagai pendamping Ganjar. Atau, bisa pula kepentingan lain yang dinegosiasikan.

Namun, bagaikan petir siang bolong, 13 Agustus 2023, PAN dan Partai Golkar secara bersama-sama merapat ke poros Prabowo Subianto.

Untuk PAN, mungkin karena proposalnya tidak segera direspons PDIP. Boleh jadi Megawati kurang cocok dengan profil Erich Thohir untuk dipasangkan dengan Ganjar.

Sebagai tokoh muda, ia terkesan cepat berubah pendirian politik (political belief). Belum lama mesra dengan kalangan NU, tiba-tiba dekat dan ditawarkan sebagai bacawapres oleh PAN.

Sementara Partai Golkar bergeser ke lain hati setelah secara internal digoyang isu munaslub dan sang ketua umum, Airlangga Hartarto, menjalani proses hukum.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com