Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jurus BJ Habibie Bantah Kritik Proyek Pesawat Bikin Boros Uang Negara

Kompas.com - 24/08/2023, 21:43 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

Salah satu dari hasil penelitian Habibie dan rekan-rekannya adalah banyaknya penggunaan zat warna yang membahayakan, seperti zat warna untuk tekstil, di dalam makanan.

Habibie dan dan departemennya juga melakukan penelitian di daerah terasing seperti Irian Jaya.

Dia mengambil contoh penelitian di Tembagapura. Sebelumnya PT Freeport yang mengolah kawasan itu rutin mendatangkan kebutuhan sayur mayur dari Australia dan Selandia Baru, sedangkan penduduk setempat hanya menonton saja.

Berkat desakan departemennya, penduduk setempat diberdayakan dan kemudian menyediakan segala kebutuhan sayur mayur.

Baca juga: Kesaksian Habibie tentang Detik-detik Soeharto Akhiri 32 Tahun Kekuasaan...

Hemat

Habibie mengatakan, dengan adanya proyek Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN atau PT Dirgantara Indonesia) yang membuat pesawat terbang dan helikopter, Indonesia paling sedikit dapat menghemat 70 persen dari devisa negara untuk pengeluaran di bidang ini.

Hal ini terutama disebabkan karena pengeluaran untuk membeli pesawat dan helikopter yang setiap tahunnya dibutuhkan oleh lembaga dan perusahaan negara seperti AURI (TNI AU), Pertamina, Pelita, dan lain-lain, sekitar 70 persen dapat dibelanjakan di dalam negeri dalam bentuk mata uang rupiah.

Dengan demikian maka penggunaan devisa yang langka dapat ditekan sampai sekitar 30 persen saja dari seluruh biaya pengeluaran.

Baca juga: Protes Habibie soal Ujian Pilihan Ganda Bak Judi Porkas

“Memang kalau beli dari IPTN harus bayar tunai, Kalau beli dari luar negeri dapat kredit. Namun dilihat secara keseluruhan jatuhnya akan sama saja. Yang kita ingin tingkatkan kan cadangan devisa negara,” katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:


Terkini Lainnya

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com