Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Ungkap Alasan Indonesia Belum Mengajukan Jadi Anggota BRICS

Kompas.com - 24/08/2023, 21:41 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bahwa saat ini Indonesia belum menjadi anggota baru dalam organisasi BRICS.

Presiden pun menjelaskan alasan sikap Indonesia tersebut meski dirinya telah hadir dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS di Johannesburg, Afrika Selatan pada Kamis (24/8/2023) hari ini.

Awalnya, Jokowi menjelaskan bahwa untuk menjadi anggota baru dari BRICS suatu negara harus menyampaikan surat expression of interest atau pernyataan minat.

Sementara itu, menurutnya, hingga saat ini Indonesia belum menyampaikan surat yang dimaksud.

"Dan sampai saat ini memang Indonesia belum menyampaikan surat tersebut," ujar Jokowi dalam keterangannya yang disiarkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis malam.

Baca juga: Jokowi Tegaskan Indonesia Belum Gabung Jadi Anggota BRICS

Jokowi lantas menjelaskan mengapa surat keinginan untuk bergabung itu belum diserahkan oleh pemerintah Indonesia.

Menurutnya, pemerintah ingin mengkaji terlebih dulu tentang keanggotaan BRICS.

Selain itu, Pemerintah Indonesia juga akan mengkalkulasi mengenai berbagai hal terkait keanggotaan dalam organisasi tersebut.

Oleh karena itu, Jokowi menekankan bahwa Indonesia tidak ingin terburu-buru mengajukan diri menjadi bagian dari BRICS.

"Karena kita ingin mengkaji terlebih dahulu, mengkalkulasi terlebih dulu. Kita tidak ingin tergesa gesa," katanya.

Baca juga: Bicara di KTT BRICS, Jokowi: Saya Hadir Bukan Hanya sebagai Pemimpin Indonesia

Namun, Jokowi mengatakan, saat ini hubungan Indonesia dengan lima negara anggota BRICS terjalin dengan sangat baik.

"Hubungan kita dengan lima negara anggota BRICS juga sangat baik dan terutama di bidang ekonomi," ujarnya.

Untuk diketahui, BRICS merupakan blok ekonomi yang beranggotakan Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan.

Organisasi ini disebut-sebut tandingan dari blok negara-negara ekonomi maju G7 yang beranggotakan Amerika Serikat, Prancis, Italia, Inggris, Jepang, Kanada, dan Jerman.

Kedatangan Presiden Jokowi di KTT BRICS kali ini disebut atas undangan dari penyelenggara acara tersebut.

Halaman:


Terkini Lainnya

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com