Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jurus BJ Habibie Bantah Kritik Proyek Pesawat Bikin Boros Uang Negara

Kompas.com - 24/08/2023, 21:43 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Masyarakat mengenal Bacharuddin Jusuf Habibie sebagai cendekiawan mantan Menteri Riset dan Teknologi serta Presiden ke-3 Republik Indonesia.

Ketika menyebut nama Habibie, yang terlintas dalam kepala adalah sosok lelaki cerdas yang kerap berkutat dengan teknologi tinggi.

Akan tetapi, ternyata Habibie tidak selalu berbicara soal penguasaan teknologi tingkat tinggi. Dia juga membantah tuduhan hanya menekankan teknologi canggih saja, dan memboroskan uang untuk proyek-proyek besar seperti pembuatan pesawat terbang dan helikopter.

Menurut wawancara dengan wartawan Kompas Threes Nio di Washington, Amerika Serikat, yang terbit pada 24 April 1990, Habibie mengatakan lembaga yang dipimpinnya, juga menangani berbagai masalah yang secara langsung menyangkut kehidupan dan kesejahteraan rakyat kecil.

Habibie menuduh pihak-pihak yang mengkritiknya di dalam negeri "tidak mau tahu" mengenai keadaan yang sebenarnya, dan "hanya dan mau memberikan citra yang tidak-tidak saja tentang dirinya sebagai orang yang membuat aneh-aneh dan hanya memboroskan uang saja."

Baca juga: Kisah Habibie dan Proyek Jip Banteng

"Itu tidak benar," kata Habibie.

Di luar kesibukan membuat pesawat terbang, helikopter dan kapal laut, Habibie mengatakan, dia dan stafnya juga mengadakan penelitian mengenai berbagai masalah yang “sering kali tidak disadari orang”.

Ia juga mengatakan, teknologi canggih juga digunakan di dalam proyek-proyek seperti air minum dan penerangan listrik di desa-desa.

Contohnya proyek penelitian air minum di daerah transmigrasi di Kalimantan. Dengan menggunakan teknologi mereka membuat perangkat yang membersihkan air minum dari zat-zat seperti mangan dan ferro yang merupakan racun.

Ada juga penelitian teknologi makan dalam memperoleh tenaga listrik dari panas matahari, yang diharapkan bisa mencegah pencemaran lingkungan, lebih murah, dan menghemat penggunaan minyak bumi.

Baca juga: Habibie yang Kepincut Nasi Kapau tapi Anti-Durian

Selain itu, Habibie mengatakan, dia dan anak rekan-rekannya juga menangani penelitian mengenai masalah-masalah seperti golongan ekonomi lemah, angkutan umum, dan pengelolaan sampah di DKI Jakarta.

“Sudah sejak zaman Pak Ali Sadikin menjadi Gubernur DKI. Pak Habibie sudah mengadakan penelitian dan memberikan usulan mengenai pengelolaan sampah,” ujar Habibie.

Salah satu penelitian penting yang dilakukan di Jakarta dan kota-kota besar lain seperti Bandung, Semarang sampai Surabaya, adalah mengenai makanan jalanan atau jajanan.

Proyek itu dianggap penting karena 60 persen dari seluruh penduduk di tempat-tempat itu masih hidup dari makanan jalanan, baik sebagai pembeli atau sebagai penjaja makanan.

Baca juga: Cerita Sepatu Habibie dari Setiabudi


Penelitian yang dilakukan tidak hanya menyelidiki kalori dan gizi makanan, melainkan juga segi kebersihan dan keamanan.

Salah satu dari hasil penelitian Habibie dan rekan-rekannya adalah banyaknya penggunaan zat warna yang membahayakan, seperti zat warna untuk tekstil, di dalam makanan.

Habibie dan dan departemennya juga melakukan penelitian di daerah terasing seperti Irian Jaya.

Dia mengambil contoh penelitian di Tembagapura. Sebelumnya PT Freeport yang mengolah kawasan itu rutin mendatangkan kebutuhan sayur mayur dari Australia dan Selandia Baru, sedangkan penduduk setempat hanya menonton saja.

Berkat desakan departemennya, penduduk setempat diberdayakan dan kemudian menyediakan segala kebutuhan sayur mayur.

Baca juga: Kesaksian Habibie tentang Detik-detik Soeharto Akhiri 32 Tahun Kekuasaan...

Hemat

Habibie mengatakan, dengan adanya proyek Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN atau PT Dirgantara Indonesia) yang membuat pesawat terbang dan helikopter, Indonesia paling sedikit dapat menghemat 70 persen dari devisa negara untuk pengeluaran di bidang ini.

Hal ini terutama disebabkan karena pengeluaran untuk membeli pesawat dan helikopter yang setiap tahunnya dibutuhkan oleh lembaga dan perusahaan negara seperti AURI (TNI AU), Pertamina, Pelita, dan lain-lain, sekitar 70 persen dapat dibelanjakan di dalam negeri dalam bentuk mata uang rupiah.

Dengan demikian maka penggunaan devisa yang langka dapat ditekan sampai sekitar 30 persen saja dari seluruh biaya pengeluaran.

Baca juga: Protes Habibie soal Ujian Pilihan Ganda Bak Judi Porkas

“Memang kalau beli dari IPTN harus bayar tunai, Kalau beli dari luar negeri dapat kredit. Namun dilihat secara keseluruhan jatuhnya akan sama saja. Yang kita ingin tingkatkan kan cadangan devisa negara,” katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com