Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gazalba Saleh Diduga Ganti Nomor Telepon Setelah OTT, KPK: Jejak Digital Tak Pernah Bohong

Kompas.com - 22/08/2023, 20:34 WIB
Syakirun Ni'am,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hakim Agung Gazalba Saleh disebut mengganti nomor handphone miliknya setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Mahkamah Agung (MA).

Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri mengatakan, Tim Jaksa KPK menduga tindakan tersebut merupakan bentuk nyata kekhawatiran Gazalba Saleh setelah ada OTT.

Hal itu sebagaimana tertuang dalam memori kasasi yang diajukan Jaksa KPK ke Mahkamah Agung (MA).

“Terdakwa pasca OTT KPK kemudian mengganti nomor handphone-nya dari yang lama dengan nomor handphone yang baru,” kata Ali kepada wartawan, Selasa (22/8/2023).

Baca juga: KPK Resmi Ajukan Kasasi Putusan Bebas Hakim Agung Gazalba Saleh

Ali mengatakan, Jaksa KPK yakin jejak digital tidak akan bisa berbohong. Hal inilah yang diduga mendorong Gazalba Saleh memerintahkan asistennya, Prasetio Nugroho menghapus percakapan mereka.

“Seharusnya memahami larangan untuk menghilangkan barang bukti,” ujar Ali.

“Tim Jaksa juga meyakini jejak digital tidak akan pernah bisa bohong,” katanya lagi.

Sebagaimana diketahui, Gazalba Saleh merupakan terdakwa dugaan suap pengurusan perkara Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana. Ia diduga menerima suap Rp 2,2 miliar bersama-sama PNS di MA.

Namun, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung menyatakan Gazalba Saleh bebas.

Baca juga: Ajukan Kasasi, KPK Ungkap soal Julukan Bos Dalem Hakim Agung Gazalba Saleh

Pengacara Gazalba, Aldres Jonathan Napitupulu mengatakan hakim menilai kliennya tidak terbukti menerima suap.

Menurutnya, dalam persidangan percakapan Gazalba Saleh dengan Prasetio tidak terbukti.

"Tidak ada buktinya yang membuktikan Pak Gazalba itu menerima hadiah atau janji yang didakwakan oleh penuntut umum," kata Aldres saat dihubungi Kompas.com pada 1 Agustus 2023.

Dalam dakwaan, Gazalba diduga menerima Rp 2,2 miliar bersama-sama PNS di MA untuk mengkondisikan putusan kasasi pidana Ketua Pengurus KSP Intidana, Budiman Gandi Suparman.

Baca juga: KPK Ungkap Percakapan Hakim Agung Gazalba Saleh Dapat Tambahan Jajan di Mekkah

Suap diduga diberikan oleh pengacara Heryanto Tanaka, debitur KSP Intidana yang tengah bersengketa dengan Budiman.

Melalui pengacaranya, Theodorus Yosep Parera, Tanaka diduga menyuap Gazalba Saleh Rp 2,2 miliar bersama-sama sejumlah PNS di MA.

Setelah melalui rangkaian pembuktian, Jaksa KPK kemudian menuntut Gazalba Saleh dihukum 11 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider enam bulan kurungan.

Namun, Gazalba Saleh justru divonis bebas. Sementara dua bawahannya dinyatakan terbukti bersalah.

Atas putusan bebas tersebut, KPK mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Baca juga: Soal Gazalba Saleh Diduga Tukar Uang Rp 6,25 Miliar, KPK: Masih Ada Gratifikasi dan TPPU

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Alexander Marwata Dilaporkan ke Polda Metro Jaya Karena Bertemu Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta

Alexander Marwata Dilaporkan ke Polda Metro Jaya Karena Bertemu Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta

Nasional
Jokowi Resmikan Bandara Panua Pohuwato di Gorontalo yang Telan Biaya Rp 437 Miliar

Jokowi Resmikan Bandara Panua Pohuwato di Gorontalo yang Telan Biaya Rp 437 Miliar

Nasional
Kans MK Kabulkan atau Tolak Sengketa Pilpres Dinilai Sama Besar

Kans MK Kabulkan atau Tolak Sengketa Pilpres Dinilai Sama Besar

Nasional
Sikap Hakim MK Diprediksi Terbelah dalam Putusan Sengketa Pilpres

Sikap Hakim MK Diprediksi Terbelah dalam Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Harap Putusan MK yang Dibacakan Hari Ini Dihormati, AHY: Ini Bukan Hanya Masalah Politik

Harap Putusan MK yang Dibacakan Hari Ini Dihormati, AHY: Ini Bukan Hanya Masalah Politik

Nasional
Hari Kedua di Gorontalo, Jokowi Akan Resmikan Sejumlah Infrastruktur dan Panen Jagung

Hari Kedua di Gorontalo, Jokowi Akan Resmikan Sejumlah Infrastruktur dan Panen Jagung

Nasional
KY: Pemilihan Wakil Ketua MA Urusan Internal, Kami Tak Punya Kewenangan 'Cawe-cawe'

KY: Pemilihan Wakil Ketua MA Urusan Internal, Kami Tak Punya Kewenangan "Cawe-cawe"

Nasional
Banyak Presiden Beri Selamat Prabowo, Budi Arie: Apa Kata Dunia jika Keputusan MK Berbeda

Banyak Presiden Beri Selamat Prabowo, Budi Arie: Apa Kata Dunia jika Keputusan MK Berbeda

Nasional
Sidang Dugaan Pemerasan SYL, KPK Hadirkan 3 Pejabat Eselon Kementan Jadi Saksi

Sidang Dugaan Pemerasan SYL, KPK Hadirkan 3 Pejabat Eselon Kementan Jadi Saksi

Nasional
Imbau Masyarakat Tertib, Menkominfo: Kami Yakin Putusan MK Selaras dengan Keputusan Rakyat 14 Februari

Imbau Masyarakat Tertib, Menkominfo: Kami Yakin Putusan MK Selaras dengan Keputusan Rakyat 14 Februari

Nasional
Jelang Putusan MK, Jokowi Main Bola hingga Makan Bakso di Gorontalo

Jelang Putusan MK, Jokowi Main Bola hingga Makan Bakso di Gorontalo

Nasional
Jika MK 'Deadlock', Ketua Sidang Pleno Jadi Penentu Putusan Sengketa Pilpres

Jika MK "Deadlock", Ketua Sidang Pleno Jadi Penentu Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Jelang Putusan MK: Anies dan Ganjar Bakal Hadir, Prabowo Imbau Jangan Demo

Jelang Putusan MK: Anies dan Ganjar Bakal Hadir, Prabowo Imbau Jangan Demo

Nasional
Profil Ketua MK Suhartoyo dan 7 Hakim Konstitusi Akan Bacakan Putusan Sengketa Pilpres

Profil Ketua MK Suhartoyo dan 7 Hakim Konstitusi Akan Bacakan Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Tanggal 24 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 24 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com